Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 Juli 2017 | 15:40 WIB

Sekjen Kemenkeu Tanggapi Pejabat Jadi Komisaris

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 10 Mei 2017 | 05:10 WIB
Sekjen Kemenkeu Tanggapi Pejabat Jadi Komisaris
Sekjen Kemenkeu Hadiyanto - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Keberadaan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam posisi komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk dari pengawasan pemerintah pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6.

Mengutip pasal tersebut Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Artinya kekuasaan yang dimaksud dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

"Itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang," kata Sekjen Kemenkeu Hadiyanto di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Jadi, menurut Hadiyanto, tak ada masalah jika ada pejabat Kemenkeu yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN, karena itu tadi fungsinya pengawasan penggunaan anggaran bagi BUMN.

Penempatan komisaris itupun tidak dilakukan pada semua BUMN. Hadiyanto menyebutkan ada beberapa BUMN yang memerlukan komisaris dari Kemenkeu.

Dari penelusuran INILAHCOM, ditemukan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang juga menjabat komisaris di beberapa BUMN, seperti Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara yang juga menjabat Dewan Komisaris PT Pertamina, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto sebagai komisaris PT Telkom, Dirjen Anggaran Askolani komisaris PT Bank Mandiri, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi komisaris Pelindo II, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono komisaris utama Semen Indonesia dan komisaris BNI, Dirjen Kekayaan Negara Vincentius Sonny Loho komisaris PT Bank BRI.

Selain itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo komisaris PT Jasa Marga, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan komisaris Indonesia Infrastructure Finance, Lembaga Penjamin Simpanan, Inspektur Jenderal Sumiyati komisaris BTN dan Jiwasraya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Astera Primanto Bhakti komisaris PT Indosat Ooredo.

Kemudian Staf Ahli Bidang Organisasi Susiwijono Dewan Direktur Indonesia Eximbank, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Rionald Silaban komisaris PT PLN, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata komisaris PT Garuda Indonesia. [lat]

 
x