Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 Juli 2017 | 01:43 WIB

Bentuk Tim Khusus, RI Lawan Resolusi Sawit Eropa

Oleh : - | Rabu, 10 Mei 2017 | 01:09 WIB
Bentuk Tim Khusus, RI Lawan Resolusi Sawit Eropa
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah bakal membentuk tim khusus guna memberikan bantahan atas resolusi sawit dari Parlemen Eropa yang mengandung kesalahan informasi, serta tidak berkeadilan.

Deputi Menko Perekonomian bidang Pangan dan Pertanian, Musdalifah Machmud mengatakan, tantangan yang dihadapi sawit nasional datang secara bertubi-tubi. Kemungkikan, tantangan ini akan terus bergulir sampai waktu yang panjang.

Namun, kata Musdalifah, tantangan yang ujung-ujungnya mendiskreditkan industri sawit di tanah air adalah persaingan dagang. "Komitmen pemerintah maupun parlemen Indonesia terhadap sawit kuat. Untuk itu, kita akan membentuk tim tertentu guna menghadapi tantangan pada industri sawit tersebut," kata Musdalifah saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Sawit Indonesia Berdaulat bertema Membedah Kepentingan Tersembunyi di Balik Resolusi Sawit Eropa di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Kata Musdalifah, pemerintah maupun Kementerian Luar Negeri siap menghadapi resolusi sawit yang diajukan Parlemen Eropa. Untuk itu pemerintah perlu mendapatkan data, informasi serta bukti-bukti yang akurat. Agar tak sekedar bicara dalam forum dengan Parlemen Eropa.

Selama ini, kata Musdalifah, informasi terkait apa yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah, maupun pengusaha perkebunan sawit Indonesia, sudah sangat banyak. Namun sifatnya umum, dan tidak dalam bentuk dokumen yang menjadi satu.

Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyatakan, kebijakan yang ditempuh Uni Eropa melalui resolusi parlemen terhadap sawit Indonesia, jelas-jelas diskriminatif.

Kata Oke, salah satu poin yang dituduhkan bahwa perkebunan sawit mengakibatkan deforestasi sangatlaah tidak benar. Karena, sumbangan sawit terhadap berkurangnya hutan atau deforestasi hanya 8%. Sedangkan kedelai yang banyak tumbuh di Eropa memicu deforestasi dua kali lipat atau 16%. Sementara deforstasi akibat tanaman tebu sebesar 5%. "Tapi mengapa hanya sawit yang selalu dipermasalahkan," papar Oke keheranan.

Dalam hal ini, Oke bilang, Eropa tidak secara tegas menyatakan melarang keberadaan sawit Indonesia. Naga-naganya, Eropa berupaya dengan berbagai cara untuk menurunkan daya saing sawit Indonesia yang sudah menjadi komoditas andalan.

Aturan-aturan yang memberatkan tersebut, tambahnya, seperti penerapan standar yang tinggi, bea masuk tinggi serta hambatan nonteknis lainnya terhadap produk sawit Indonesia yang masuk ke pasar Eropa.

"Selain itu, akan dibebani sertifikasi yang mereka kembangkan sendiri dan kita harus menggunakan jasa mereka," imbuh Oke.

Hal senada dinyatakan Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Ekonomi, Ridwan Hasan, resolusi yang dikeluarkan parlemen Eropa bersifat diskirminatif. Hal ini berlawanan dengan prinsip-prinsip Eropa yang memperjuangkan pasar bebas.

"Resolusi yang dikeluarkan tersebut tidak mempertimbangkan (kebijakan) yang telah diambil oleh pemerintah seperti restorasi gambut maupun penerapan ISPO (standar Indonesia terhadap perkebunan sawit berkelanjutan)," kata Ridwan.

Menurut dia, Indonesia masih dapat mengantisipasi resolusi parlemen Eropa tersebut karena nantinya harus menunggu keputusan Komisi Eropa apakah akan menerima ataupun menolak.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan, apa yang dilakukan parlemen Eropa tersebut terhadap sawit Indonesia sebenarnya merupakan persoalan dagang sehingga pemerintah dapat menerapkan instrumen-instrumen perdagangan untuk menghadapinya.

Joko mencontohkan, ketika Pakistan menutup impor minyak sawit Indonesia, ternyata dilatarbelakangi motif dagang. Lantaran, jeruk kino asal Pakistan sulit masuk ke Indonesia. Namun ketika keran impor jeruk Kino dibuka, Pakistan membuka 'embargo' sawit asal Indonesia. "Perlu kerja sama bilateral. Kita perlu melaksanakan perjanjian kerja sama perdagangan bilateral," ujar pria asal Tegal ini. [tar]

 
x