Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 Juli 2017 | 15:39 WIB

Rangkap Jabatan Marak di Kemenkeu, Ini Kata Ekonom

Oleh : M fadil djailani | Rabu, 10 Mei 2017 | 03:09 WIB
Rangkap Jabatan Marak di Kemenkeu, Ini Kata Ekonom
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori bilang bahwa maraknya rangkap jabatan menggambarkan maraknya konflik kepentingan (conflict of interest) di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Pada dasarnya rangkap jabatan itu baik di pemerintahan, lembaga, maupun BUMN sangat erat kaitannya dengan konflik kepentingan," kata Cori kepada INILAHCOM, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Selain konflik kepentingan, Cori bilang, rangkap jabatan di jajaran komisaris BUMN, dikhawatirkan bisa mengurangi profesionalisme kinerja. "Tentunya menurunkan kualitas profesionalisme dalam bekerja," kata Cori.

Sekedar mengingatkan, Anggota Ombudsman RI Bidang Ekonomi II, Ahmad Alamsyah Saragih menyebut adanya 222 rangkap jabatan di 144 BUMN. Temuan ini menjadi catatan khusus bagi Komisi Ombudsman Nasional (KON).
"Ada sekitar 222 pejabat publik yang saat ini juga menjabat sebagai komisaris BUMN," ungkap Alamsyah kepada INILAHCOM, Senin (8/5/2017).

Menurutnya pemantauan tersebut dilakukan Ombudsman sejak setahun terkahir dengan melakukan pemantauan terhadap komisaris diseluruh BUMN di Indonesia, hasilnya, ya itu tadi, ada 222 pejabat publik yang 'nyambi' menjadi komisaris BUMN.

Hanya saja, Alamsyah bilang, temuan ini masih dalam tahap verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut oleh Ombudsman. Bila dibiarkan, hal ini bisa melanggar etika sekaligus pemborosan anggaran. "Orang tidak intens, rangkap penghasilan, kadang-kadang jadi tempat untuk tempat kerabat. Ini juga soal etik," kata Alamsyah.

Masih kata Alamsyah, pasal 17 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, jelas-jelas melarang adanya pejabat publik yang merangkap jabatan di BUMN atau instansi negara lainnya.

"Maka dari itu segeralah harus diperbaiki. (misalnya) Menpan RB keluarkanlah PP, atau kalau memang ada BUMN tertentu yang strategis fungsi publiknya, kan bisa diterapkan dengan tidak menerima gaji yang rangkap tadi, jadi single salary," ucap Alamsyah.

Dari penelusuran INILAHCOM, sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan adalah yang terbanyak menjabat komisaris di BUMN. Semisal, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara merangkap komisaris PT Pertamina, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto merangkap komisaris PT Telkom, Direktur Jenderal Anggaran Askolani merangkap komisaris PT Bank Mandiri.

Adapula, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi merangkap komisaris Pelindo II, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono merangkap komisaris utama Semen Indonesia dan komisaris BNI, Dirjen Kekayaan Negara Vincentius Sonny Loho merangkap komisaris PT Bank BRI.

Selain itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo merangkap komisaris PT Jasa Marga, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan merangkap komisaris Indonesia Infrastructure Finance, Lembaga Penjamin Simpanan, Inspektur Jenderal Sumiyati komisaris BTN dan Jiwasraya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti merangkap komisaris PT Indosat Ooredo.

Kemudian, Staf Ahli bidang Organisasi Susiwijono merangkap Dewan Direktur Indonesia Eximbank, Staf Ahli bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Rionald Silaban merangkap komisaris PT PLN, Staf Ahli bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata merangkap komisaris PT Garuda Indonesia. [ipe]

 
x