Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Mei 2017 | 09:32 WIB

Rangkap Jabatan Membawa Manfaat atau Mudharat?

Oleh : M fadil djailani | Rabu, 10 Mei 2017 | 09:09 WIB
Rangkap Jabatan Membawa Manfaat atau Mudharat?
Anggota Ombudsman RI bidang Ekonomi II, Alamsyah Saragih - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Temuan Ombudsman RI pada 2016, sebanyak 222 pejabat negara di menjabat juga sebagai komisaris di industri pelat merah alias BUMN.

Anggota Ombudsman RI bidang Ekonomi II, Alamsyah Saragih menilai sah-sah saja. Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 6, menuliskan: Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Artinya, kekuasaan yang dimaksud dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Hanya saja, kata Alamsyah, praktik di lapangan, tidaklah demikian. Rangkap jabatan tersebut justru melahirkan conflict of interest di tubuh BUMN. "Potensi bahaya yang diidentifikasi oleh Ombudsman adalah terjadinya konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan tidak kapabel," kata Alamsyah di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Alamsyah bilang, Ombudsman telah menerima sejumlah aduan terkait rangkap jabatan ini. Berdasarkan temuan Ombudsman, jumlah komisaris di 144 BUMN sebanyak 541 komisaris. Di mana, sebanyak 222 komisaris disandang pejabat negara. Atau setara dengan 41% posisi komisaris diduduki pejabat negara di sejumlah kementerian dan lembaga negara. "Ini kita teliti dari 2016, sebetulnya masalah ini (rangkap jabatan) sudah ada sejak lama," kata Alamsyah.

Kata Alamsyah, pasal 17 UU 25/2009 tentang Layanan Publik, secara tegas melarang pejabat publik merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Di mana, pejabat publik dilarang merangkap jabatan, apakah jabatan komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Ombudsman menemukan, rangkap jabatan terbanyak terjadi di dua kementerian, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Akan tetapi, informasi ini masih bisa berubah setelah Ombudsman melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap kementerian terkait.

Berdalih Pengawasan
Menanggapi temuan Ombudsman tentang maraknya rangkap jabatan, Sekjen Kemenkeu Hadiyanto buru-buru mengklarifikasi. Dia bilang, rangkap jabatan merupakan bentuk pengawasan pemerintah pada perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

Hadiyanto bilang, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 menjadi payung hukumnya. "Itu kan sudah diatur dalam Undang-undang," kata Hadiyanto.

Jadi, menurut Hadiyanto, tak ada masalah jika ada pejabat Kemenkeu yang juga menjabat komisaris di BUMN. Lantaran, ya itu tadi, fungsinya untuk mengawasi penggunaan anggaran di BUMN.

Hadiyanto bilang, penempatan komisaris itu pun tidak dilakukan di semua BUMN. Hanya segelintir BUMN yang memerlukan komisaris dari Kemenkeu.

Dari penelusuran INILAHCOM, sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang juga menjabat komisaris di beberapa BUMN, cukup banyak. Semisal, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara merangkap komisaris PT Pertamina, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto merangkap komisaris PT Telkom, Direktur Jenderal Anggaran Askolani merangkap komisaris PT Bank Mandiri.

Adapula, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi merangkap komisaris Pelindo II, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono merangkap komisaris utama Semen Indonesia dan komisaris BNI, Dirjen Kekayaan Negara Vincentius Sonny Loho merangkap komisaris PT Bank BRI.

Selain itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo merangkap komisaris PT Jasa Marga, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan merangkap komisaris Indonesia Infrastructure Finance, Lembaga Penjamin Simpanan, Inspektur Jenderal Sumiyati komisaris BTN dan Jiwasraya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti merangkap komisaris PT Indosat Ooredo.

Kemudian, Staf Ahli bidang Organisasi Susiwijono merangkap Dewan Direktur Indonesia Eximbank, Staf Ahli bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Rionald Silaban merangkap komisaris PT PLN, Staf Ahli bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata merangkap komisaris PT Garuda Indonesia. [ipe]

 
x