Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 26 Mei 2017 | 22:03 WIB

Soal Freeport, Menko Luhut: Indonesia The First

Oleh : - | Rabu, 10 Mei 2017 | 16:17 WIB
Soal Freeport, Menko Luhut: Indonesia The First
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Jangan malah berlaku terbalik.

"Ada (anggapan) American First, berarti boleh dong ada juga Indonesian First. Boleh kalau mereka mau datang tetapi harus mengikuti aturan Indonesia," kata Luhut usai menghadiri konferensi Asosiasi Poros Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Tentu saja, aturan yaqng dimaksud Luhut adalah kewajiban Freeport untuk mendivestasi 51% saham kepada pemerintah, serta kewajiban membangun smelter.

Luhut mengatakan, perundingan antara pemerintah dengan Freeport, masih berjalan. Untuk urusan teknis pengelola divestasi nanti akan dibicarakan lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bilang, perundingan dengan Freeport, diharapkan rampung dalam dua bulan ke depan.

Di mana, perundingan tahap kedua dilakukan pada Kamis (4/5/2017). Perundingan tahap kedua itu merupakan kelanjutan dari tahap pertama pada 10 Februari 2017.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji menerangkan, pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan kelangsungan operasi Freeport dalam enam bulan, atau hingga 10 Oktober 2017.

"Kita masih ada waktu lima bulan, tetapi harapan Pak Menteri, sebelum lima bulan, kalau memang bisa terselesaikan dalam waktu satu atau dua bulan, itu lebih apresiasi untuk percepatan tim perundingan," kata Teguh.

Dalam perundingan tahap kedua itu, pemerintah diwakili Menteri Jonan dan Wamen Arcandra Tahar. Sementara pihak Freeport adalah CEO Freeport McMoran Richard Adkerson. Ada empat poin penting yang terus dibahas.

Teguh yang juga Ketua Tim Perundingan pemerintah, mengatakan bahwa, poin pertama yang dibahas adalah stabilitas investasi. Yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan fiskal, seperti perpajakan pusat maupun daerah.

Poin kedua mengenai divestasi, kemudian ketiga tentang kelangsungan operasi Freeport setelah masa Kontrak Karya berakhir pada 2021 dan keempat mengenai pembangunan smelter (pemurnian mineral). "Pak Menteri juga memberikan penegasan bahwa keempat substansi pembahasan harus dilaksanakan secara satu paket. Itu yang menjadi catatan dan bekal kami di tim perundingan," kata Teguh. [tar]

 
x