Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 05:49 WIB

Duh, Program Bansos Dibiayai Utang Bank Dunia

Oleh : - | Kamis, 11 Mei 2017 | 11:11 WIB
Duh, Program Bansos Dibiayai Utang Bank Dunia
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pembiayaan (pinjaman) US$200 juta atau senilai Rp2,6 triliun untuk perluasan program bantuan sosial di Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menjelaskan, pembiayaan ini untuk perluasan bantuan tunai bersyarat pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Kementerian Sosial.

"Dengan memperluas bantuan sosial, Indonesia mengambil langkah maju untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tidak hanya dalam waktu dekat, tapi juga untuk memperbaiki masa depan anak-anak dari keluarga miskin melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik," kata Chaves di Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Sebelumnya, karena dampak PKH yang tinggi, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan jangkauan program tersebut dari 3,5 juta keluarga pada 2015 menjadi 10 juta. Atau 15% dari seluruh penduduk pada akhir 2020. "Perluasan PKH ke 10 juta rumah tangga diharapkan dapat membantu mencapai target pemerintah mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan," kata Chaves.

Hingga saat ini, Chaves bilang, diantara program bantuan sosial lainnya, PKH memiliki dampak tertinggi untuk setiap dana yang dibelanjakan dalam hal mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meski mempunyai alokasi anggaran terkecil.

Dengan perluasan program itu, pemerintah mengambil langkah awal untuk memastikan bahwa program bantuan sosial yang paling efektif telah ditingkatkan, untuk memberi dampak maksimal bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ekonom Senior Bank Dunia, Pablo Ariel Acosta menambahkan, perluasan program tersebut, maka seluruh provinsi di Indonesia segera terlayani. Selain itu, PKH akan menjadi program bantuan tunai bersyarat kedua terbesar di dunia, hanya kalah dari Brasil.

"Berdasarkan analisis dan proyeksi kami, kami mengharapkan PKH akan mencapai kinerja yang baik dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan seperti program besar lainnya," kata Acosta.

Perluasan cakupan lebih lanjut akan dilengkapi dengan penetapan sasaran yang lebih baik, terutama pada penduduk rentan yang rentan jatuh di bawah garis kemiskinan akibat berbagai guncangan serta memberi fokus pada daerah tertinggal dan terpencil yang memiliki jumlah masyarakat adat yang tinggi.

PKH juga berdampak pada membaiknya pemanfaatan layanan kesehatan dan gizi, serta ikut menurunkan stunting anak-anak sebesar 3 persentase poin, sebuah tonggak penting bagi sebuah negara dengan tingkat malnutrisi yang sangat tinggi.

"Sepertiga atau hampir sembilan juta balita di Indonesia mengalami stunting, dan perluasan PKH berpotensi memainkan peran lebih besar dalam memerangi malnutrisi di Indonesia," kata Ekonom Senior Bank Dunia Changqing Sun.

Pembiayaan sebesar US$200 juta ini akan mendukung alokasi anggaran pemerintah sebesar US$5,5 miliar untuk lima tahun ke depan, guna meningkatkan kapasitas dan sistem untuk mendukung perluasan PKH.

Dukungan Kelompok Bank Dunia untuk program bantuan sosial Indonesia merupakan komponen penting dalam Kerangka kerja Kemitraan Negara Bank Dunia untuk Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah dengan dampak perubahan besar.

Integrasi bantuan sosial berbasis keluarga melalui bantuan tunai bersyarat merupakan salah satu strategi utama dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia.

Melalui kerjasama dengan mitra strategis pembangunan seperti Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT), Bank Dunia akan terus mendukung pembiayaan dan bantuan teknis bagi Kementerian Sosial.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan verifikasi data yang telah dikumpulkan oleh TNP2K harus dilakukan agar pelaksanaan program bantuan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

"Tugas Kemensos melakukan verifikasi, karena data ini tetap saja ada kemungkinan salahnya, terutama data orang miskin, karena perubahan sangat dinamis," kata Bambang.

Ia memastikan fokus utama pemerintah untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatkan taraf hidup golongan masyarakat 40% terbawah melalui pemberian bantuan sosial, agar tingkat kesejahteraan dapat meningkat dan bisa mendekati kelompok 40% menengah dan 20% teratas.

"Menurut saya 40 persen terbawah, harus dibawa keatas dan diperkecil jaraknya dengan menengah, untuk mengurangi kemiskinan absolut. Caranya dengan bantuan tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? karena dananya juga terbatas," kata Bambang.

Bambang mengatakan data rumah tangga sasaran terdaftar saat ini sebesar enam juta, padahal jumlah rumah tangga 40% terbawah mencapai 25 juta. Oleh karena itu, proses verifikasi data sangat penting agar bantuan sosial tersebut tidak disalahgunakan.

"Data itu mayoritas valid, tapi tidak mungkin 100 persen benar. Makanya ada mekanisme, kalau merasa tidak dapat, untuk melapor. Verifikasi ini bisa dilakukan oleh yang memiliki data, bisa juga oleh masyarakat. Jadi harus proposional, karena data sudah tersedia, meski tidak sempurna," katanya. [tar]

 
x