Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 19:51 WIB

Buru Pengemplang Pajak, Sri Mulyani Godok PP-nya

Oleh : M fadil djailani | Jumat, 12 Mei 2017 | 02:09 WIB
Buru Pengemplang Pajak, Sri Mulyani Godok PP-nya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Keuangan bakal menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, implementasi UU Pengampunan Pajak berupa RPP tersebut khususnya terkait dengan perlakuan atas harta yang belum maupun yang kurang diungkap dalam program tax amnesty.

Di mana, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, apabila wajib pajak memiliki harta yang belum, atau sebagian diungkap, maka harta tersebut dipandang sebagai penghasilan.

"Jadi kalau hartanya ditemukan, dalam Pasal 18 Ayat 1,2,3,4 disebutkan itu dianggap sebagai penerimaan penghasilan pada tahun di mana dia ditemukan maka treatment atau perlakuan pajaknya harus mengikuti Perppu yang berlaku," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Ekonomi Jakarta, Rabu Malam (10/5/2017).

Nantinya, Sri Mulyani, PP tersebyt akan menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengimplementasikan kebijakan terkait harta wajib pajak pasca tax amnesty. Bahwa RPP ini sedang difinalkan bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Setelah itu baru tim Direktorat Jenderal Pajak yang akan menjalani aturannya seperti apa.

"Ya secepat mungkin, kalau drafnya sudah disepakati mengenai interpretasi apa itu, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, nanti kita draf idenya akan diselesaikan oleh tim pajak," ujarnya. [ipe]

 
x