Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 03:47 WIB

Kemenkeu Akui Freeport Tetap Jadi Anak Emas

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 12 Mei 2017 | 16:02 WIB
Kemenkeu Akui Freeport Tetap Jadi Anak Emas
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - PT Freeport Indonesia mengaku telah mengantongi persetujuan tarif bea keluar sebesar 5% dalam melakukan ekspor konsentrat.

Padahal jika merujuk dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tarifnya diatur melalui progres pembangunan smelter.

Sementara itu progres pembangunan smelter Freeport baru sekitar 14% artinya bea keluar yang harus dibayarkan Freeport seharusnya 7,5%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara mengakui jika sesuai PMK, capaian pembangunan fisik smelter di bawah 30%, perusahaan harusnya dikenakan BK 7,5% untuk ekspor mineral.

"PMK-nya, ya begitu. PMK-nya adalah kalau perkembangan fisiknya 0-30% itu 7,5% (BK). 30-50%, itu turun lagi," kata Suahasil, saat ditemui di Kantornya Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Suahasil menjelaskan assessment terhadap pembangunan smelter merupakan kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga, jika bea keluar yang dikenakan 5% itu merupakan hasil identifikasi dan rekomendasi dari Kementerian ESDM, Suahasil enggan menjawab apakah pemberian BK Freeport telah melanggar aturan.

"Tanya ESDM. Kalau dia (smelter) perkembangannya 0-30 persen menurut PMK itu 7,5 persen. Nah, tetapi mekanisme bea keluar itu mereka yang mengeluarkan itu, pertama adalah Kementerian ESDM, kemudian serahkan Kementerian Perdagangan. Assesment-nya, tanyakan sama ESDM," jelasnya.

Komentar

 
x