Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 19:44 WIB

Ekonomi Lebih Berpihak ke Konglomerasi

Oleh : Herdi sahrassad | Senin, 15 Mei 2017 | 00:39 WIB
Ekonomi Lebih Berpihak ke Konglomerasi
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Akhirnya Badan Pusat Statistik (BPS) merilis capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 sebesar 5,01%. Meski lebih tinggi ketimbang triwulan I-2016 sebesar 4,92%, tapi jangan bangga dulu.

Dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini, pertumbuhan ekonomi kelihatannya didominasi ekonomi konglomerasi. Sementara, ekonomi rakyat melemah, bisa jadi makin marginal alias terpinggirkan.

Kondisi ini, mengingatkan kritik Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi, terhadap kiprah Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Indonesia. Bahwa, kebijakan yang menekankan kepada pengurangan besar-besaran peran pemerintah, liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi serta secara cepat, membuat masyarakat kecil makin lemah dan marginal.

Apalagi, pemerintah terkesan kuat kurang perhatian menyangkut keadilan (equity), lapangan kerja, dan kompetisi. Padahal, seluruh aspek tersebut amatlah penting dalam reformasi ekonomi. Akibatnya, hanya bisnis besar (konglomerasi) yang bisa bertahan dan berkembang pasca krisis.

Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, dibandingkan India dan China, ada laporan dari Organisation for Economic Co-operation and Development pada 13 Maret 2017 yang cukup menarik. Di mana, Indonesia berada di urutan ketiga, setelah India dan China.

Pada kuartal pertama 2016, pertumbuhan ekonomi India mencapai 8,4%, China 6,7%, dan Indonesia 5%. Sementara kuartal II-2016, pertumbuhan ekonomi India terjun bebas menjadi 7,3%, China 6,7%, dan Indonesia naik tipis menjadi 5,1%.

Selanjutnya di kuartal III, pertumbuhan ekonomi India kembali turun hingga 7,2%, China 6,7%, dan Indonesia turun 5%. Kuartal IV-2016, pertumbuhan ekonomi India tetap 7,2%, China naik 6,8%, dan Indonesia turun menjadi 4,9%.

Selama kurun waktu 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02%. Untuk kawasan Asia, ada 13 negara yang pertumbuhan ekonominya di atas Indonesia. Yakni India (7,5%), Laos (7,4%), Myanmar (7,3%), Kamboja (7,2%), Bangladesh (7,1%), Filipina (6,9%), China (6,7%) Vietnam (6,2%), Pakistan (5,7%), Mongolia (5,5%), Palau (5,5%), Timor-Leste (5,5%) dan Papua Nugini (5,4%).

Kembali menyoal capaian pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2017 sebesar 5,01%, memang belum layak dapat jempol. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, capaian tersebut bukanlah yang terbaik. Mengingat, tingkat konsumsi masyarakat mengalami perlambatan dari 4,97% menjadi 4,93%. "Kami berharap lebih dari itu, karena terjadi kenaikan ekspor dan kenaikan harga komoditas perkebunan," kata Darmin.

Dalam hal ini, Kepala Ekonom PT Bank Permata, Josua Pardede bilang, untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang berorientasi pemerataan, seperti reformasi agraria dan redistribusi aset. "Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi ke seluruh kalangan," ujar dia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tiga bulan pertama 2017, mencapai 5,01%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I tahun 2016 dan kuartal IV tahun 2017.

Bahkan, angka ini diperkirakan terus meningkat sehingga akhir 2017. Dia memperkirakan, pertumbuhan bisa mencapai angka 5,2%. Hanya saja, ada hal yang bisa mengancam stabilitas pertumbuhan ekonomi. Apa itu?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menghadapi risiko meningkatnya ketidakpastian global. Dan, faktor tersebut bisa datang dari luar negeri, terutama kebijakan-kebijakan negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Indonesia perlu memasang posisi kehati-hatian makroekonomi untuk mengatasi risiko besar.

Pasalnya, neraca fiskal harus bisa tetap terjaga agar ekonomi bisa tetap tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hal ini, salah satu yang dikhawatirkan adalah potensi penyesuaian suku bunga di Amerika Serikat, hingga sentimen proteksionisme yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump.

Namun di atas semua itu, persoalan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan agar masyarakat memiliki rasa keadilan sosial, jauh lebih penting agar tidak terjadi apatisme dan sikap apriori maupun gejolak sosial. Sebab kenyataan bahwa ekonomi rakyat melemah dan justru ekonomi konglomerasi yang menguat tajam.

Kenyataan pahit ini harus jadi pertimbangan kebijakan pemerintah. Kebiasaan Menkeu Sri Mulyani membanggakan pertumbuhan ekonomi, minus pemerataan dan keadilan sosial, hanya menyodorkan bom waktu bagi ketidakpuasan dan kekecewaan publik.

Sebab, masyarakat umum tahu bahwa yang ekonominya tumbuh itu konglomerasi, bukan wong cilik yang mayoritas di republik ini. Artinya, Nawa Cita, Trisakti dan Revolusi Mental, masih jauh dari harapan. [ipe]

 
Embed Widget

x