Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 11:41 WIB

DPR Tantang Tim Ekonomi Jokowi Optimalkan PNBP

Oleh : - | Senin, 15 Mei 2017 | 01:39 WIB
DPR Tantang Tim Ekonomi Jokowi Optimalkan PNBP
Anggota Komisi XI DPR, Michael Jeno - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Pontianak - Anggota Komisi XI DPR, Michael Jeno menantang pemerintah bisa mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selama, potensinya besar namun belum digarap dengan maksimal.

"Saat ini PNBP masih kecil kontribusinya terhadap pemasukan negara, yaitu hanya sekitar Rp250 triliun," kata Jeno di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (12/5/2017).

"Dengan demikian PNBP kita masih di bawah pajak yang menyumbang 70 persen pendapatan negara. Padahal dalam kajian yang ada, potensi PNBP ini bisa sampai Rp400 triliun. Tentu butuh kerja keras," ujarnya di Pontianak, akhir pekan lalu.

Selama ini dijelaskan Jeno dari PBNP yang ada sebesar 61 persen berasal dari sektor minyak dan gas. Sedangkan 10 persen didapat dari dividen BUMN.

"Kalau melihat besarnya angka Migas dalam PNBP tentu mengkhawatirkan. Apalagi saat ini harga minyak dunia sedang turun dan produksinya tak sebesar dahulu. Kalau tidak ada perubahan komposisi, tentu sulit berharap PNBP kita bisa meningkat," katanya.

Lanjutnya untuk dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN juga tidak terlalu bagus. Bahkan BUMN banyak yang merugi tahun ini.

"Jadi dari berbagai hal yang potensial untuk dioptimalkan untuk PNBP adalah dari perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya alam. Kami juga sebenarnya sudah mengusulkan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dan nonpajak dari perusahaan SDA yang besar," kata Jeno.

Untuk memaksimalkan PNBP, Komisi XI sendiri menurut Jeno sebenarnya tengah menyusun daftar rancangan Undang-Undang (RUU)nya, yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) pada 2017.

"Dalm RUU dibahas soal penentuan tarif pendapatan negara bukan pajak dari STNK, SIM dan dan lain-lainnya, termasuk pendapatan dari perusahaan pengelola SDA. RUU PNBP sudah 30 persen berjalan," kata dia.

Tahun ini, kata Jeno, salah satu masalah penting, sebagai tindak lanjut UU Tax Amnesty, adalah revisi UU Perbankan. Di mana, salah satu fokus poin pembahasannya terkait penerapan Automatic Exchange Of Informastiaon (AEOI), atau pertukaran data nasabah secara terbuka usai program tax amnesty yang berakhir 31 Maret 2017.

"Dengan adanya Undang-Undang terbut semua data nasabah atau wajib pajak yang menyimpan dananya di bank manapun di dunia secara terbuka akan terbaca. Begitupun bagi pengemplang pajak dipastikan tidak bisa lari dari kewajibannya membayar pajak. Jadi tidak bisa sembunyi lagi," kata Jeno.

Jeno memaparkan, secara teknis, tim Panitia Kerja (Panja) kedua RUU ini sudah bekerja. Revisi diperlukan untuk mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat serta mewujudkan sasaran pembangunan sektor keuangan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x