Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 26 Mei 2017 | 22:00 WIB

Jelang Puasa dan Lebaran

Pelototi 11 Bahan Pangan, KPPU Waspadai Kartel

Oleh : - | Senin, 15 Mei 2017 | 03:09 WIB
Pelototi 11 Bahan Pangan, KPPU Waspadai Kartel
(Foto: inilahcom/ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Malang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut mencermati perkembangan harga 11 komoditas pangan pokok. Terutama bawang putih dan telur yang melonjak jelang Bulan Puasa.

Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya, Aru Armando mengatakan, KPPU mewaspadai kenaikan harga bawang putih dan telur yang cukup tajam, menjelang masuknya Bulan Suci Ramadan. "Dua komoditas ini mengalami kenaikan harga cukup tajam bila dibandingkan satu bulan lalu," kata Aru kepada wartawan di Malang, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

Pada April lalu, kata Aru, harga bawang putih rata-rata Rp35.000 per kilogram. Saat ini, harga bawang putih menyentuh Rp60.000 per kilogram. Sementara telur, bulan lalu, seharga Rp16.000 per kilogram. Saat ini, mencapai Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram.

Melihat kondisi tersebut, kata Aru, KPPU Surabaya akan melakukan survei terhadap 11 komoditas pangan pokok. Mulai dari beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabai, bawang, terigu, dan minyak goreng.

Aru bilang, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut, bisa saja karena faktor permintaan dan pasokan. Artinya, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan pasokan.

Akan tetapi, lanjut Aru, jika kenaikan harga komoditas disebabkan hal lain, seperti penimbunan atau praktik kartel, maka KPPU dipastikan turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan KPPU.

Selain itu, lanjutnya, KPPU juga akan melakukan survei secara khusus terhadap komoditas cabai dan daging sapi di tingkat pengepul, distrtibutor hingga pedagang. "Kami juga survei harga eceran tertinggi (HET) gula pasir, minyak goreng, daging beku dan bawang putih di pasar swalayan maupun pasar tradisional," kata Aru.

Sementara, Komisioner KPPU, Sukarmi mengemukakan, untuk tingkat nasional ada Satgas Pangan yang melibatkan KPPU, Kemendag, Kementan, Bulog, Kepolisian, dan lainnya. Satgas akan segera turun ke lapangan untuk memantau ketersediaan 11 komoditas pangan penting dan alur distribusinya.

"Perintah Kapolri jelas. Jika ada penimbunan, polisi harus tegas menindaknya. Sedangkan KPPU, jika ada upaya penahananan komoditas dari pedagang yang berdampak naiknya harga, komisi juga akan bertindak tegas, menyidiknya," kata Sukarmi.

Dengan cara itu, Sukarmi berharap, harga komoditas penting tetap wajar. Jika ada kenaikan, semata-mata karena tingginya permintaan dan adanya momen Ramadan serta Lebaran, bukan karena kegiatan kartel maupun penahanan komoditas.

Ia menyebutkan ciri-ciri penahanan komoditas, yakni di tingkat produksi tidak ada masalah, namun di pasar justru pasokan sedikit sehingga harganya naik. Sedangkan praktik kartel ditandai dengan kenaikan komoditas yang besarannya sama.

Hanya saja, katanya, ancaman denda bagi para pelaku kegiatan kartel masih ringan jika dibandingkan dengan skala bisnis mereka, yakni setinggi-tinginya Rp25 miliar. "Oleh karena itu, kami mengusulkan amandemen UU agar ancaman maksimal denda diubah menjadi 30 persen dari nilai penjualan produk sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku," paparnya. [tar]

 
x