Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 Juli 2017 | 15:35 WIB

Harga Pangan Tinggi, karena Manajemen Buruk

Oleh : Latihono Sujantyo | Selasa, 16 Mei 2017 | 19:16 WIB
Harga Pangan Tinggi, karena Manajemen Buruk
Komoditas pangan di pasar tradisional - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Setiap menjelang hari-hari besar keagamaan, harga berbagai komoditas melonjak tajam. Ini karena manajemen yang buruk.

Hari-hari ini kita kembali menyaksikan harga kebutuhan pokok naik. Seperti sebuah rutinitas, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, peristiwa semacam ini selalu terulang. Entahlah, ini sengaja atau tidak.

Tapi begitulah. Lihat saja hari-hari ini di pasar. Harga minyak goreng, telur, daging ayam mulai merambat naik. Harga minyak goreng (curah dan kemasan) naik dari Rp11.000 per liter menjadi Rp13.000 per liter. Harga telur ayam pun demikian, dari semula Rp19.000 per kg menjadi Rp21.000 per kg.

Yang lebih geblek bawang putih. Harga bawang putih sampai naik dua kali lipat dari Rp35.000 per kg menjadi Rp70.000 per kg. Kini, harganya mulai berangsur turun setelah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memanggil pengurus Asosiasi Pengusaha Bawang Indonesia. Tapi belum kembali ke harga normal. Di Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur, harga bawang putih dijual dengan kisaran Rp46.000 per kg hingga Rp48.000 per kg.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga berbagai komoditas pangan selalu naik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Pertama, permintaan yang tinggi dari masyarakat. Untuk mengatasi hal ini pemerintah meningkatkan kepemilikan stok pangan sehingga harganya tidak naik terlalu tajam.

Kedua, masalah pendistribusian pangan dari satu daerah ke daerah yang kadang terkendala keadaan alam dan transportasi. Ketiga, rantai pasokan begitu panjang dari produsen hingga ke tangan konsumen.

Distribusi dan rantai pasokan komoditas pangan nasional memang buruk. Contohnya daging sapi. Saat ini, biaya distribusi logistik di Indonesia masih lebih besar 2,5 kali ketimbang negara-negara maju. Ongkos logistik berpengaruh besar pada tingginya beragam komoditas kebutuhan massal para konsumen di dalam negeri.

Sampai sekarang, periode masa bongkar-muat dwelling time di pelabuhan-pelabuhan utama di dalam negeri rata-rata masih 5-6 hari. Bahkan, ada yang bisa molor hingga dua pekan.Padahal, proses serupa di pelabuhan di Singapura hanya perlu satu hari. Sedangkan di Malaysia hanya dua hari. Celakanya, dalam rantai pasokan seperti itu bermunculan para pengusaha yang memainkan harga.

Makanya, salah satu upaya memangkas harga pangan yang tinggi, Presiden Jokowi gencar membangun berbagai proyek infrastruktur. Memang tak salah membangun berbagai proyek infrastruktur. Tapi perbaikan di sektor pangan tak boleh dinomorsepuluhkan.

Hanya saja, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Muhammad Maulana menganggap kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri sebagai gejala biasa saja, apalagi hanya 20%. "Kami pedagang pasar melihatnya anomali biasa. Naik 20% masih normal. Tahun lalu naik sampai 40%-50%," kata Maulana.

Yang menjadi persoalan adalah, kenapa masalah ini selalu terjadi berulang-ulang? Celakanya, kalau harganya sudah naik, turunnya sulit. Bagaimana sih pemerintah mengelola manajemen pangan?

Pangan di Masa Orde Baru

Suka atau tidak suka, kondisi di atas tak pernah terjadi di masa Orde Baru. Berbagai kebutuhan pangan sangat terkendali dan rakyat tidak ada yang berteriak.

Dengar saja cerita ekonom senior, yang juga mantan menteri di era Orde Baru Emil Salim. Dia pernah bercerita kisah sukses pemerintahan saat itu menerapkan kebijakan tersebut.

Saat itu, kata Emil, Bulog bisa mengintervensi pasar lantaran menguasai stok pangan nasional. Penguasaan ini membuat harga pangan selalu stabil hampir pada seluruh masa Orde Baru.

Intervensi Bulog, kata Emil, bukanlah perwujudan negara sebagai lembaga otoriter. Intervensi, di negara penganut sistem liberal sekalipun, tetap dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Keberhasilan Bulog menjaga stok pangan juga tak lepas dari sukses pemerintah Orde Baru mengadakan swasembada komoditas, khususnya beras. Program ini sukses, salah satunya ditopang oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang baik.

Kemampuan KUD didukung oleh kredit pemerintah saat itu, sehingga pendanaannya lancar. Akhirnya, dari hulu ke hilir, koperasi menjadi pengawal swasembada pangan.

Kondisi saat ini justru terbalik. Saat krisis, pemerintah malah gencar mewacanakan tax holiday bagi pebisnis kelas atas. Padahal, Emil berucap, insentif ke koperasi dan usaha kecil menengah juga perlu diberikan. "UKM atau petani harusnya dapat," kata Emil.

Nah,karena peran Bulog yang masih lemah itu, Indonesia akhirnya menjadi pasar pangan yang paling diincar oleh negara-negara produsen pangan dunia. Apalagi, pemerintah hingga kini belum punya greenland sebagai tumpuan upaya membenahi sektor pangan dalam negeri. Indonesia masih berkutat pada posisi sebagai negara pengimpor pangan terbesar di dunia.

Merosotnya kemampuan finansial pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi makin menambah runyamnya kondisi ketahanan pangan. Bahkan, ketidakmampuan pemerintah telah membuat kondisi risiko produksi saat ini paling buruk untuk kurun waktu 30 tahun terakhir. Wajar bila banyak pengamat memprediksi, ke depan Indonesia selalu terjadi defisit pangan berkepanjangan, terutama beras.

Celakanya lagi, Indonesia sedang menghadapi ledakan penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia mencapai 262 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun, diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 280 juta jiwa. Jika ledakan penduduk ini tidak diimbangi dengan kemampuan produksi pertanian dan lahan pertanian yang baik, maka bukan tak mungkin setiap tahun bisa terjadi krisis pangan. [lat]

 
x