Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 05:53 WIB

Komando Pangan di Tangan Pak Harto

Oleh : Latihono Sujantyo | Selasa, 16 Mei 2017 | 19:59 WIB
Komando Pangan di Tangan Pak Harto
Soeharto saat panen raya padi - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Soeharto mengendalikan masalah pangan melalui peran Bulog dengan tiga pilar yang saling terkait. Yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan, terutama beras.

Kenaikan harga berbagai komoditas pangan yang selalu terulang menjelang Ramadhan dan Idul Fitri seperti sekarang ini, hampir tidak pernah kita temui di masa Orde Baru.

Lantaran itu, banyak kalangan menilai, hingga saat ini, belum ada pemimpin di Indonesia yang sebaik Pak Harto dalam urusan mengelola pangan. Saban pagi, data sembilan kebutuhan pokok (sembako)--terutama beras sebagai konsumsi utama rakyatnya--menjadi 'sarapan' Presiden RI ke-2 ini. Konon, ia paling takut bila terjadi gejolak harga sembako. Itulah kenapa, sedikit saja ada kenaikan harga, Soeharto langsung memanggil Kepala Bulog.

Di awal-awal masa pemerintahannya pada 1966, prioritas utama yang digarap Soeharto adalah sektor agraria. Dia juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Sebab, bagi dia, kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi prahara,sekaligus pemantik munculnya konflik dan krisis politik yang melanda Indonesia saat itu.

Sepanjang 1970-an hingga 1980-an Soeharto melakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian. Sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi dibangun. Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. . Di dalam Pelita I pertanian dan irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan,terutama beras.

Soeharto juga mengembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian,seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Dari BPTP salah satu produknya yang terkenal Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW).

Penyediaan sarana penunjang, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani diberikan modal dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun. Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.

Selain itu, peran Bulog sangat sentral untuk mengendalikan harga pangan. Soeharto mengendalikan masalah pangan melalui peran Bulog dengan tiga pilar yang saling terkait. Yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan stabilitas (stability) pangan, terutama komoditas beras. Dia sangat ketat menjaga ketahanan pilar ini hingga kebutuhan pangan masyarakat selalu terjamin dengan harga terjangkau.

Berbeda dengan presiden sesudahnya, kehebatan Soeharto mengendalikan pangan terletak pada kepemimpinannya. Segala tata laksana hulu-hilir pertanian ia tangani langsung secara komando, bahkan sampai urusan teknis. Tanpa menutup berbagai masukan dari kabinet, ketika kebijakan telah ditetapkan, perintah Soeharto kepada Kepala Bulog, Bustanil Arifin, dan diteruskan kepada menteri terkait mesti segera dilaksanakan. Tidak ada kamus membangkang.

Kisah sukses Bulog masa Soeharto itulah yang memanggil sejumlah kalangan untuk merevitalisasi peran Bulog masa kini. Tentu saja, revitalisasi Bulog bukan copy paste seluruh dari masa silamnya.

Bila revitalisasi Bulog sudah beres, tantangan paling berat adalah pelaksanaan proteksi pangan, terutama pengendalian pengelolaan tata niaganya. Tidak hanya beras, tapi juga gula, kedelai dan jagung yang tak lepas dari praktik kartel, monopoli dan oligopoli.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi pernah menulis, untuk bisa memproteksi pangan sedemikian rupa itu, Bulog yang pada masa awalnya dikenal sebagai Komando Logistik memang mesti dioperasikan dalam satu komando di bawah presiden. "Kalau tidak begitu, pengalaman biokrasi pasca 1998 berulang kali selalu membuktikan bahwa ego sektoral menyumbang besar terhadap lemahnya koordinasi antar bidang," kata Viva.

Bila ditangani dengan satu komando Bulog, konsekuensinya: birokrasi di kementerian, lembaga negara atau BUMN lain dan bank plat merah, harus tunduk kepada Bulog, sang pemegang otoritas pangan. [lat]

 
x