Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:30 WIB

Perppu Intip Rekening Terbit, Nasabah Waswas

Oleh : Latihono Sujantyo | Selasa, 16 Mei 2017 | 22:33 WIB
Perppu Intip Rekening Terbit, Nasabah Waswas
Nasabah menarik uang di bank - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Pemberian izin mengintip data nasabah ini juga harus diimbangi dengan meningkatkan kebersihan aparat pajak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan telah diteken Presiden Jokowi pada 8 Mei 2017 dan dipublikasikan pada Selasa (16/05/2017).

Perppu itu memberi wewenang kepada Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan untuk melihat laporan yang berisi informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan.

Persiapan terbitnya Perppu tersebut dilakukan sejak dua bulan lalu. Saat itu, 1 Maret 2017, Ditjen Pajak secara serentak meluncurkan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank atau Akasia. Lewat sistem digital ini, petugas Ditjen Pajak bisa membuka rekening bank para pengemplang pajak.

Dengan sistem ini, proses pembukaan rekening bank para pengemplang pajak hanya butuh waktu maksimal 30 hari. Dulu, dibutuhkan waktu sampai 60 hari.

Berbarengan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun meluncurkan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab). Aplikasi ini adalah untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan dari menteri keuangan perihal data nasabah nakal. Berbeda dengan Akasia, Akrab hanya untuk internal OJK.

Sebenarnya, kolaborasi antara Ditjen Pajak dan OJK sudah digagas sejak empat tahun lalu. Saat itu, Ditjen Pajak dan OJK meneken nota kesepahaman atau MoU untuk melakukan harmonisasi peraturan perundangan. Kabarnya, lewat kesepakatan tersebut, kelak aparat pajak dapat mengakses informasi di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya yang ada di bawah OJK. Dari informasi itu, aparat pajak akhirnya bisa mengetahui apakah pajak yang mereka bayar sudah sesuai atau belum. Termasuk transaksi-transaksi yang selama ini disembunyikan dari petugas pajak.

Selama ini, regulasi data nasabah diperbankan seperti barang "haram" yang tidak boleh disentuh. Alasannya macam-macam. Misalnya, jika regulasi ini diterobos, nasabah akan menarik dananya secara besar-besaran. Sebab, bank dianggap bukan lagi tempat yang aman dan nyaman menyimpan uang.

UU Perbankan memang merahasiakan soal ini. Tapi, sampai kapan UU ini mau dipertahankan? Fuad Rahmany saat masih menjabat Dirjen Pajak sempat mengatakan, kerahasiaan bank sudah ketinggalan zaman. "Di negara lain, sudah enggak ada lagi kerahasiaan bank bagi otoritas pajak," katanya kala itu.

Fuad tak begitu salah. Tahun demi tahun, era kerahasiaan bank mulai dihapus. Apalagi, dalam setiap pertemuan para pemimpin kelompok 20 negara (G-20) maju dan berkembang--Indonesia masuk di dalamnya--selalu dibahas tentang penting mengakhiri rejim kerahasiaan bank.

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan terhadap masalah ini. Sebab, bukan apa-apa, hingga saat ini masih banyak warga Indonesia yang menyimpan harta dan asetnya di luar negeri, terutama di Singapura.

Nah,dengan peluncuran dua aplikasi ini, Akasia dan Akrab, kita berharap pajak yang diperoleh pemerintah bisa lebih maksimal. Sebab, dari tahun ke tahun, aparat pajak selalu gagal memenuhi target penerimaan pajak. Tahun lalu, misalnya, petugas pajak hanya bisa mengumpulkan uang Rp1.104,9 triliun atau 83% dari target. Tentu saja, angka tersebut tak bisa dianggap remeh. Sebab, itu berarti lebih rendah (shortfall) Rp219 triliun atau 17% dari target APBNP 2016.

Sebenarnya, kalau masyarakat taat pajak dan hukum, mestinya tak perlu ada peraturan ini. Namun, tidak bisa ditepis pula pandangan sinis masyarakat terhadap perilaku petugas pajak di lapangan. Maka, jangan heran bila ada yang mencemaskan peluncuran dua aplikasi ini bakal membuka peluang bagi oknum pajak untuk menaikkan daya tawar dalam memeras para wajib pajak.

Oleh sebab itu, pemberian izin mengintip data nasabah ini juga harus diimbangi dengan meningkatkan kebersihan aparat pajak. Tak cukup dengan menaikkan gaji atau melelang jabatan penting di Ditjen Pajak, tapi juga harus diikuti dengan hukuman yang amat berat bagi aparat pajak nakal.

Jika masyarakat percaya bahwa petugas pajak tidak korup, mereka pasti tidak keberatan rekeningnya diobok-obok. [lat]

 
Embed Widget

x