Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 Juli 2017 | 01:45 WIB

Harga Mahal, Bagaimana Kementan dan Kemendag?

Oleh : Uji Sukma Medianti | Rabu, 17 Mei 2017 | 09:08 WIB
Harga Mahal, Bagaimana Kementan dan Kemendag?
Wakil Ketua Umum Kading DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengusaha menilai penyebab buruknya manajemen pangan di Indonesia terjadi akibat pemerintah tidak kompak dalam hal data.

Wakil Ketua Umum Kading DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, pemerintah kerap kali menyebut jika pasokan aman.

Padahal, kata Sarman, pemerintah seharusnya bisa lebih 'fair' dalam menyampaikan data sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam mengambil keputusan.

"Dulu-dulu memang seperti itu, apalagi koordinasi kemendag dan kementan datanya engga nyambung. Kalau mau impor ini izinnya tidak bisa dikasih dari kemendag saja tapi perlu rekomendasi juga dari kementan," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Apa yang disebut Sarman, mungkin ada benarnya juga. Hal ini pernah terjadi saat menjelang puasa tahun lalu. Menurutnya, pemerintah terlalu mengelu-elukan bahwa pasokan di lapangan tersedia.

"Mestinya kalau memang tidak ada lebih baik ya jujur saja stoknya tidak ada. Daripada dipaksakan ada tapi tidak ada," ungkapnya.

Daging sapi contohnya. Saat menjelang bulan puasa tahun lalu, harganya pernah diatas Rp 120.000/kg.

Fakta di lapangan pun membuktikan kalau pada akhirnya, pasokan sapi dalam negeri tak mampu membendung tingginya permintaan masyarakat ditambah desakan Presiden Joko Widodo yang ingin harga daging sapi dipatok Rp 80.000/kg.

Menteri Perdagangan saat itu, Thomas Lembong pun akhirnya mengakui bila sikapnya seringkali tak sependapat dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Alhasil, barulah pemerintah kebakaran jenggot untuk buru-buru menggelontorkan daging sapi beku impor. "Ya pokoknya saya sudah mengakui dalam hal ini pemerintah telat dalam langkah persiapan, khususnya daging sapi. Karena itu seharusnya time-nya panjang. Enggak bisa dadakan. Pemerintah telat," ujar Thomas Lembong saat itu.

Kalau sudah begitu, kata Sarman, yang jadi korban lagi-lagi adalah rakyat. Sehingga menurut dia lebih baik pemerintah bicara fakta daripada hanya pencitraan.

"Dulu Pak Jokowi bilang daging sapi harus Rp 80.000/kg. Tapi kan tidak mungkin kalau sapi lokal. Kalau mau Rp 80.000/kg ya daging sapi beku impor," tuturnya.

Lalu, mengapa gejolak harga bisa terjadi? Menurut Sarman, hal ini memang harus dievaluasi dari jauh-jauh hari. Menurut dia, pemerintah pasti sudah tahu berapa kebutuhan pokok menjelang lebaran. "Ini harus dipersiapkan semaksimal mungkin dari jauh-jauh hari," ucapnya.

Menurut dia, kadang pemerintah mempersulit diri karena pencitraan. Bukan berarti pengusaha tak mendukung adanya kemandirian pangan. Akan tetapi kalau tidak bisa disuplai dari lokal ya tentunya pemerintah harus akui supaya barang yang kurang pasokannya itu sampai tepat waktu.

Berkoordinasi Lebih Baik?

Meski masih jauh dari sempurna, Sarman, mengakui, egoisme sektoral yang terjadi antara Kemendag dan Kementan sudah mulai terkikis.

Indikasinya, kata dia, selain sudah mulai duduk bersama hal ini bisa dilihat dari adanya indeks kenaikan dan penurunan harga yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Data dari Kementerian Perdagangan, menunjukkan saat menjelang idul fitri tahun 2016 kenaikan harga terjadi pada kisaran 0,1% hingga 12% dibandingkan tahun sebelumnya. [hid]

Sementara tahun ini, prediksi Kemendag melaporkan bahwa pergerakan harga komoditas bahan kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran 2017 turun antara 1% hingga 8% dan kenaikan antara 1% hingga 4%.

"Kalau tahun lalu, jelang puasa harga-harga bahan pokok mulai naik sejak H-30. Tapi tahun ini H-10 hingga mungkin H-7 baru kelihatan gejolaknya," ujar dia.

Artinya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah mulai menunjukkan dampaknya.

"Maka itu jangan sampai mereka buat kebijakan mendekati hari H. Atau mendadak. Kalau ini efektif dilakukan tahun depan," terangnya. [hid]

 
x