Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 November 2017 | 23:35 WIB

APPSI: Aturan HET Bunuh Pelan-pelan Pedagang Pasar

Oleh : Uji sukma medianti | Rabu, 17 Mei 2017 | 13:48 WIB
APPSI: Aturan HET Bunuh Pelan-pelan Pedagang Pasar
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pedagang digelayuti rasa khawatir kehilangan pembeli menjelang Bulan Puasa dan Lebaran tahun ini. Yang dituding pemicunya adalah kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran menerangkan, semenjak kementerian perdagangan memberlakukan HET untuk tiga komoditas, berdampak kepada omset para pedagang.

Lantaran ada pembatasan itu (HET), konsumen lebih memilih untuk berbelanja ke ritel modern. Karena patokan harganya sudah jelas. Alhasil, pedagang kecil di pasar tradisional terkena getahnya. "Otomatis ada pengaruhnya karena di minimarket ada yang jual murah otomatis yang beli (tiga komooditas) di pasar tradisional berkurang," jelas Ngadiran kepada INILAHCOM di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Apa yang diungkapkan Ngadiran, mungkin nyata dirasakan pedagang pasar tradisional yang saat ini, jumlahnya mencapai 12 juta orang.

Masih kata Ngadiran, pedagang cilik di pasar tradisional, bukannya tidak mau menjual barang dengan harga murah. Namun, mereka membeli barang dari agen atau distributor sudah tinggi.

Ngadiran menyebutkan, mata rantai distribusi dari komoditas pangan, terlalu panjang. Dari produsen ke konsumen saja harus melalui 5 aqtau enam siklus. Alhasil, harga barangpun membengkak. "Pedagang pasar itu pengecer, dia membeli dari agen kecil. Agen kecil beli barang dari agen besar. Di atasnya ada distributor, baru kemudian pabrik atau produsen," papar Ngadiran.

Berbeda dengan toko ritel modern, pedagang pasar tradisional membeli dari agen kecil di mana ada biaya tambahan untuk kuli angkut dan ongkos kirim. "Tapi kan kalau di jual ke agen ada ongkos kuli, ongkos kirim, belum lagi kalau bocor (barangnya)," ujar Ngadiran.

Dia mengibaratkan, jika pemerintah meminta pedagang pasar tidak mengambil margin terlalu besar, pihaknya mengatakan tak masalah.

Namun, yang jadi masalah adalah jika pemerintah meminta pedagang turunkan margin tapi pasokan barangnya tidak ada, alias hanya ucapan belaka. "Kita ga masalah jika harus dapat margin Rp 600 saja, tapi pemerintah bisa jamin tidak kalau pasokannya ada?," ungkap Ngadiran.

Ngadiran berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan pedagang pasar dengan cara membina bukan dengan melakukan operasi pasar.

"Mestinya, kementerian bekerja sama dengan pedagang pasar, atau koperasi. Ini barangnya, ambil di situ, barangnya segitu, sehingga sampai di pedagang tidak perlu panjang. Kalau terus begini, sama saja membunuh pelan-pelan pedagang pasar," terang Ngadiran. [ipe]

Komentar

 
x