Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 09:57 WIB

Beban Berat Industri Migas, Ini Kata Jonan

Oleh : - | Rabu, 17 Mei 2017 | 16:00 WIB
Beban Berat Industri Migas, Ini Kata Jonan
Presiden Asosiasi Migas Indonesia (IPA), Christina Verchere - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Asosiasi Migas Indonesia (IPA), Christina Verchere mendorong industri minyak dan gas bumi (migas) nasional lebih kompetitif di tingkat lokal maupun dunia.

"Industri migas dikombinasikan dengan berbagai sektor pendukungnya memiliki efek berganda yang sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Karena itu membuat Indonesia menjadi kompetitif dan atraktif bagi investasi harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia," kata Christina di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Verchere menekankan kontribusi signifikan dari industri hulu migas di samping memproduksi energi juga harus maksimal menghasilkan pendapatan bagi negara.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bicara soal berkurangnya investasi global, dampak dari jatuhnya harga minyak dalam tiga tahun terakhir.

Mau tak mau, kata Jonan, industri migas harus lebih kompetitif dan efisien. "Tantangan dari industri ini bukan saja biaya operasional. Kita masih harus menghadapi tantangan rendahnya harga minyak global," kata Jonan.

"Industri ini merupakan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan karenanya Pemerintah terus berusaha untuk melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kemudahan proses bisnis di Indonesia. Deregulasi dengan cara mengurangi jumlah perijinan serta reformasi birokrasi dilakukan demi untuk mendorong investasi di Indonesia," lanjut Jonan.

Meskipun kontribusi sektor migas ke kas negara menurun, kata Jonan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi industri ini, merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan katalisator perkembangan daerah.

Sayangnya dampak ekonomi tersebut terhalang oleh beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri hulu migas Indonesia.

Tantangan itu antara lain ketidakpastian hukum, aturan fiskal yang tidak kompetitif, reformasi regulasi (revisi dari PP 79/2010 dan keekonomian skema gross split), dan biaya investasi yang diakibatkan oleh turunnya produksi minyak, rasio penggantian sumber migas yang rendah, investasi yang lambat dalam infrastruktur gas serta rendahnya minat dalam blok baru yang ditawarkan pemerintah Indonesia. [tar]

Komentar

 
x