Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 Juli 2017 | 01:45 WIB

Perppu Jangan Jadi Pesta Pora Peras Wajib Pajak

Oleh : Latihono Sujantyo | Rabu, 17 Mei 2017 | 17:09 WIB
Perppu Jangan Jadi Pesta Pora Peras Wajib Pajak
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Mestinya tidak ada yang keberatan atas terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Namun, tidak bisa ditepis pandangan sinis masyarakat terhadap perilaku petugas pajak di lapangan.

Citra perbankan sebagai lembaga keuangan paling aman bagi pengemplang pajak sudah ambruk. Lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang diteken Presiden Jokowi tanggal 8 Mei 2017 dan dipublikasi pada Selasa (16/05/2017), Ditjen Pajak memiliki akses informasi yang berhubungan dengan data rekening nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Penerbitan Perppu ini berkaitan erat dengan keputusan negara-negara G-20--Indonesia termasuk di dalamnya--tahun lalu untuk melakukan pertukaran data pajak dan transaksi keuangan secara otomatis. Termasuk pertukaran data rekening nasabah, transaksi di perbankan, transaksi di pasar modal, data asuransi, dan lainnya.

Kesepakatan pertukaran data itu kemudian dituangkan dalam program Automatic Exchange of Information (AeoI) dan diterapkan oleh 97 negara. Sedangkan kesepakatan pertukaran informasi perbankan telah diatur melalui Common Resporting Standar (CSR).

Dengan adanya pertukaran data ini, nantinya aparat pajak dapat melihat berbagai berkas milik perusahaan atau perorangan. Data itu akan digunakan sebagai pembanding, apakah pajak yang disetor sudah benar atau belum. Jika pajak dilaporkan kecil, sedangkan transaksi keuangannya tinggi, petugas pajak bisa menaruh curiga bahwa nasabah tersebut tidak jujur dalam melaporkan pajaknya.

Upaya G-20 membuka akses terhadap data perbankan tampaknya berkaitan dengan banyaknya perusahaan atau orang kaya yang menyembunyikan hartanya dari incaran pajak. HM Revenue and Custom, misalnya, berhasil memperoleh 7.000 nama penduduk Inggris yang memarkir duitnya di HSBC Swiss. Dari jumlah itu, 1.100 di antaranya tak membayar pajak. HSBC juga dicurigai melindungi duit 100.000 nasabah kaya dunia dari incaran aparat pajak.

Tidak hanya negara kaya seperti Inggris, perusahaan atau orang Indonesia yang menyimpan duitnya secara ilegal di luar negeri juga cukup banyak. Kendati tidak ada angka yang pasti, Global Financial Integrity memperkirakan selama 2003 2012 dana ilegal yang ditransfer ke luar negeri mencapai US$187,8 miliar atau sekitar Rp2.629 triliun. Sementara versi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, angkanya ditaksir Rp2.190 triliun dalam 12 tahun terakhir.

Yang cukup mengejutkan dari analisis PWPY, sekitar Rp1.986 triliun diantaranya diduga dari transaksi perdagangan dengan faktur pajak palsu. Sementara kesengajaan dalam kesalahan pencatatan pajak mencapai Rp203,39 triliun. "Dana ilegal dari Indonesia rata-rata per tahunnya mencapai US$ 18,78 miliar," ujar Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi PWYP, beberapa waktu lalu. Makanya, jangan kaget bila Indonesia berada di urutan ketujuh dalam aliran uang ilegal dunia.

Dengan adanya pertukaran data pajak dan transaksi keuangan, mungkinkah uang haram itu ditarik kembali ke Tanah Air? Jawabannya, tentu tergantung kegigihan aparat pajak mengeksekusi Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

Awalnya, tidak gampang mengintip rekening seorang nasabah. Sebab, kerahasiaan mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan. Bankir dan karyawan bank yang membocorkan rahasia nasabahnya bisa diancam hukuman penjara. Aparat pajak yang mencoba mengintip data nasabah pun biasanya selalu terpelanting. Ketatnya UU Perbankan mengawal kerahasiaan data nasabah itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh wajib pajak nakal atau para koruptor.

Kini, sebuah titik balik sudah dimulai. Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dan AeoI bisa menjadi pangkal bobolnya garis penghalang (maginot) yang dibangun oleh perbankan di seluruh dunia.

Mestinya tidak ada yang keberatan atas terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017, khususnya bagi mereka yang taat pajak dan hukum. Namun, tidak bisa ditepis pandangan sinis masyarakat terhadap perilaku petugas pajak di lapangan.

Maka jangan heran bila ada yang mencemaskan pertukaran data ini justru digunakan untuk menaikan daya tawar oknum pajak dalam memeras wajib pajak. Sudah menjadi rahasia umum, berurusan dengan petugas pajak adalah pengalaman yang menjengkelkan.

Oleh sebab itu, pemberian izin mengintip data nasabah ini juga harus diimbangi dengan meningkatkan kebersihan aparat pajak. Tak cukup dengan menaikkan gaji atau melelang jabatan penting di Ditjen Pajak, tapi juga harus diikuti dengan hukuman yang amat berat bagi aparat pajak nakal. [lat]

 
x