Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:27 WIB

Cara OJK Lindungi Konsumen Keuangan hingga 2027

Oleh : Monica Wareza | Kamis, 18 Mei 2017 | 11:31 WIB
Cara OJK Lindungi Konsumen Keuangan hingga 2027
Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) tahun 2013-2027 sebagai langkah evaluasi program Perlindungan Konsumen OJK 5 tahin berjalan dan upaya menjawab tantangan di 10 tahun mendatang.

Sejak mulai beroperasi di tahun 2013, OJK telah meletakkan landasan prinsip perlindungan konsumen yang mengacu kepada international best practise yang terdiri atas prinsip transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan data/informasi dan penanganan pengaduan yang efektif dan efisien. Sehingga pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen ini mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian.

"Penyusunan strategi ini merupakan upaya menjawab tantangan serta isu strategis perlindungan konsumen sektor keuangan baik di masa sekarang maupun masa mendatang dalam ruang lingkup nasional, regional maupun internasional," kata Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK di Gedung BEI, Kamis (18/5/2017).

OJK membagi tiga tahapan setiap lima tahun target yang ingin dicapai untuk memastikan perlindungan konsumen yang berkeseimbangan dengan tumbuh berkembangnya industri jasa keuangan. Tahapan tersebut meliputi Tahap Pembangunan periode 2013-2017, Tahap Pengembangan 2018-2022 dan Tahap Akselerasi 2023-2027.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan langkah yang dilakukan selama ini dan tantangan ke depan, maka terdapat empat pilar utama perlindungan konsumen keuangan yang mencakup infrastruktur, regulasi, pengawasan market conduct dan edukasi & komunikasi.

OJK bersama dengan industri keuangan telah menyediakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain menabung saham mikro, reksa dana ritel, asuransi mikro, asuransi tani dan lain sebagainya termasuk mendekatkan dengan layanan tanpa kantor (LAKU PANDAI) dan pemanfaatan layanan keuangan digital.

"Meminimalkan informasi asimetris, masih rendahnya tingkat literasi serta inklusi keuanhan, regulasi perlindungan konsumen keuangan belum terstandarisasi, dan maraknua penawaran produk keuangan yang bum memiliki izin dan berpotwnsi merugikan masyarakat adalah beberapa tantangan yang dihadapi perlindungan konsumen keuangan saat ini," kata Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.

Selain itu, otoritas terkait juga berfokus untuk memperhatikan isu-isu perkembangan financial technology (fintech), pengawasan market conduct, peningkatan intensitas transaksi lintas negara (cross-border transaction) dan pentingnya keamanan data pribadi konsumen. [jin]

Tags

 
x