Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 05:54 WIB

Bahas Insentif Migas, 2 Kementerian tak Kompak

Oleh : - | Kamis, 18 Mei 2017 | 15:54 WIB
Bahas Insentif Migas, 2 Kementerian tak Kompak
(Foto: Inilahcom/Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan, Mariatul Aini bilang, apabila insentif pendapatan untuk investor minyak dan gas bumi (migas) dirasa kurang, silahkan diusulkan.

"Setahu saya, sudah ada insentif untuk pengembangan migas pada income biaya masuk. Apabila dirasa kurang, bisa diusulkan kembali. Pemerintah tidak menutup mata untuk ini," kata Aini dalam diskusi di Asosiasi Migas Indonesia (IPA), Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku frustasi atas tidak kunjung selesainya revisi PP No 79/2010 tentang Cost Recovery. Padahal, revisi dilakukan guna memberi kepastian pajak bagi investor migas.

"Sempat ada komentar tentang amandemen PP No. 79 th 2010. Ini saya juga frustasi, coba nanti saya tanyakan sudah sampai sejauh mana, sudah tujuh bulan, juga tidak kunjung selesai," kata Jonan, Rabu (17/5).

Jonan menegaskan, jika memang ada yang perlu dibantu akan diselesaikan secepat mungkin, dan jika ada kendala tentang administrasi bisa menghubungi Kementerian ESDM langsung untuk dibantu penyelesaiannya kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

Dalam PP 79/2010 mengatur tentang Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Revisi tersebut masih mentok di Kementerian Keuangan.

pada September 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, revisi beleid tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai keekonomian proyek melalui penaikan internal rate of return (IRR) guna membuat kegiatan sektor hulu migas menjadi lebih menarik bagi investor.

"Berdasarkan kalkulasi, maka nilai keekonomian proyek akan meningkat melalui internal rate of return yang naik dari 11,59 persen menjadi 15,16 persen dengan dukungan pemberian fasilitas perpajakan maupun non-perpajakan terutama pada masa eksplorasi," tutur Sri Mulyani.

Pokok-pokok perubahan revisi PP 79/2010 tersebut antara lain, pertama, pemberian fasilitas perpajakan pada masa eksplorasi yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) impor dan bea masuk, PPN dalam negeri, dan pajak bumi bangunan akan ditanggung pemerintah.

Kedua, fasilitas perpajakan pada masa ekploitasi mencakup PPN impor dan bea masuk, PPN dalam negeri, dan pajak bumi bangunan ditanggung pemerintah hanya dalam rangka pertimbangan keekonomian proyek.

Ketiga, pemerintah memberikan pembebasan pajak penghasilan pemotongan atas pembenanan biaya operasi fasilitas bersama oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan barang negara di bidang hulu migas dan alokasi biaya overhead kantor pusat. "Pemberian fasilitas perpajakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan," ucap Mulyani.

Keempat, adanya kejelasan fasilitas nonfiskal mencakup investment credit, depresiasi dipercepat, dan "domestic market obligation (DMO) holiday" atau pembebasan kewajiban menyetor ke pasar dalam negeri hingga produksi puncak.

Kelima, revisi ini akan menambahkan konsep bagi hasil penerimaan menggunakan rezim sliding scale, di mana pemerintah mendapatkan bagi hasil yang lebih apabila harga minyak tinggi. [tar]

 
Embed Widget

x