Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 22 Agustus 2017 | 23:43 WIB

Ini Kalau RI Tak Bisa Intip Rekening Bank

Oleh : Uji Sukma Medianti | Minggu, 21 Mei 2017 | 14:42 WIB
Ini Kalau RI Tak Bisa Intip Rekening Bank
Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysist (CITA), Yustinus Prastowo - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Aturan tentang informasi keuangan untuk perpajakan adalah keharusan. Dengan demikian Indonesia tidak akan dikucilkan dari sistem keuangan global. Apa Manfaat lainnya?

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysist (CITA), Yustinus Prastowo, menuturkan penerbitan Perppu ini patut diapresiasi sebagai langkah maju dan bentuk komitmen Indonesia berpartisipasi dalam inisiatif global tentang AEOI (Automatic Exchange of Information) yang diprakarsai OECD dan G-20.

"Pertukaran ini bersifat resiprokal, sehingga Indonesia harus menyelaraskan beberapa hal, antara lain klausul keterbukaan dalam ketentuan perundang-undangan, yang menjadi prasyarat pertukaran informasi keuangan," jelasnya di Jakarta, Minggu (21/5/2017)

Dengan demikian Perppu ini merupakan sebuah keniscayaan (necessity requirement). Kegagalan mengambil langkah cepat dan tepat akan merugikan Indonesia karena rusaknya kredibilitas, ancaman pengucilan, dan kemungkinan dimasukkan dalam daftar hitam yurisdiksi rahasia.

Dilain sisi, pemerintah baru saja menjalankan program pengampunan pajak yang berakhir 31 Maret 2017. Selama sembilan bulan wajib pajak dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengungkapkan sendiri harta yang selama ini belum diungkap/dilaporkan.

Salah satu jenis harta yang dapat dilaporkan adalah aset keuangan baik yang tersimpan di dalam negeri maupun luar negeri.

"Pengampunan pajak dapat disebut sebagai momen rekonsiliasi data antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dari sudut kebijakan publik, pengampunan pajak adalah carrot/insentif dan AEOI/akses ke informasi/data keuangan adalah stick/disinsentif," ujarnya.

Adapun, data pengampunan pajak mengkonfirmasi, bahwa jenis harta yang terbanyak dideklarasikan adalah aset keuangan sebesar Rp 2.900 triliun (56%) dari total deklarasi harta, dan sekitar Rp 2.100 triliun berada di dalam negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Pajak bahkan kesulitan untuk menjangkau data wajib pajak di dalam negeri. Fakta ini tentu saja menjawab problem mendasar stagnasi rasio pajak yaitu terbatasnya akses terhadap data keuangan/perbankan.

Dalam konteks efektivitas pemungutan pajak, kuncinya adalah mengawinkan "siapa (identitas) melakukan apa (aktivitas)".

"Perppu ini menjadi pintu pembuka, sehingga pekerjaan rumah berikutnya adalah integrasi NPWP ke NIK (Nomor Induk Kependudukan)," ungkapnya. [hid]

 
x