Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 15:37 WIB

Kementeriannya Susi Diganjar BPK Opini Disclamer

Oleh : - | Senin, 22 Mei 2017 | 14:56 WIB
Kementeriannya Susi Diganjar BPK Opini Disclamer
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) alias disclaimer untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bukan cerminan dari kinerja kementerian itu.

"Kita harus pisahkan antara prestasi atau kinerjanya Bu Susi dengan akuntabilitas laporan keuangannya," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Ia menjelaskan, dalam laporan keuangan KKP, ada pertanggungjawaban yang tidak bisa terpenuhi. Misalnya soal pengadaan ratusan kapal untuk nelayan. Berdasarkan aturan, ratusan kapal itu, harus rampung dibuat pada akhir 2016. Namun KKP tidak dapat memenuhi. Selanjutnya KKP memperpanjang masa pengadaan hingga Maret 2017.

"Nah syarat-syarat pertanggungjawabannya itu harus ada berita acara serah terima (BAST), ini yang belum lengkap. Proses-proses ini ada yang belum selesai, berarti administrasinya ada yang tidak bekerja, padahal dari segi uangnya sudah keluar," kata Moermahadi.

Kendati demikian, lanjut Moermahadi, KKP akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK dalam laporan keuangan KKP. Namun, apabila diperlukan, BPK bisa melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap laporan keuangan KKP.

Dalam hal ini, KKP tidak keberatan apabila dilakukan PDTT, karena merasa tidak ada yang fiktif dalam laporan keuangannya. "Mereka juga bilang silahkan kalau mau PDTT, karena mereka merasa tidak ada yang fiktif," ujar Moermahadi.

Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Namun ada enam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, kementerian/lembaga lain yang mendapatkan opini WTP adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif. [tar]

 
x