Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 08:51 WIB

BPK Ingatkan Karena ini Kas Negara Bisa Jebol

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 26 Mei 2017 | 16:14 WIB
BPK Ingatkan Karena ini Kas Negara Bisa Jebol
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota II BPK Bidang Perekonomian, Agus Joko Pramono mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga laporan keuangan di setiap masing-masing K/L mereka sehingga mendapatkan opini yang baik dari BPK.

Apalagi untuk menjaga keuangan kas negara agar tak salah sasaran bahkan agar tak jebol. "Kita (BPK) akan lakukan pemantauan terhadap rekening kas negara," tegas Agus dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2016 khususnya kepada menteri-menteri ekonomi Kabinet Kerja, di Kantor Pusat BPK Jumat (26/5/2017).

Agus mencontohkan penggunaan anggaran yang dialokasikan bagi subsidi. Alokasi ini dari sisi aturan yang hingga kini belum begitu jelas. Dalam artian subsidi Public Service Obligation/PSO, yang posisinya secara legal dibiarkan lepas.

Artinya meskipun anggaran subsidi sudah dipatok pada besaran tertentu, namun dalam UU APBN membolehkan melampaui alokasi tersebut. "Jadi perlu ada sistem (aturan) yang mengontrol supaya subsidi tidak melampaui yang ditentukan Undang-undang (UU)," katanya.

Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberikan mandat untuk mengelola dana jaminan sosial, baik untuk kesehatan maupun tenaga kerja, terkadang juga mengalami defisit sampai Rp2 triliun.

"Tapi pada praktiknya, itu tidak cukup untuk meng-cover dana jaminan kesehatan dari masyarakat Indonesia. Setiap tahun terjadi defisit Rp2 triliun dengan asumsi pemerintah memberikan injek atau tambahan dana Rp6 triliun," Agus mengungkapkan.

Maka dari itu, kata Agus, soal defisit APBN. Menurut Agus, pengukuran defisit fiskal APBN selama ini hanya berbasis kas. Dengan demikian terjadi model pembayaran yang mengakibatkan perhitungan defisit APBN yang tidak menunjukkan angka sebenarnya.

Agus berharap, pengukuran defisit APBN di tahun ini akan menggunakan basis akuntabilitas yang mempertimbangkan utang-utang yang muncul bukan karena proses pembiayaan keuangan langsung.

"Jadi berbasis utang-utang yang bersifat spontan. Contohnya subsidi yang belum dibayar, pekerjaan selesai yang belum dibayar, sehingga esensi defisit anggaran setahun menjadi lebih terlihat akuntabel," katanya.

Hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2016 khususnya kepada menteri-menteri ekonomi Kabinet Kerja, di Kantor Pusat BPK.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Agung Puspayoga, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf dan sejumlah pejabat eselon I dimasing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L). [hid]

 
Embed Widget

x