Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 02:21 WIB

BPK Temukan Subsidi Bengkak, Ini Kata Sri Mulyani

Oleh : M Fadil Djaelani | Sabtu, 27 Mei 2017 | 00:39 WIB
BPK Temukan Subsidi Bengkak, Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan adanya pembengkakan subsidi di APBN 2016. Yang menjadi concern Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan subsidi dengan perhitungan yang cermat. Namun berubah lantaran situasi ekonomi global, seperti harga minyak dunia yang terkerek naik. Alhasil, pemerintah terpaksa menambah anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Seperti solar dan listrik.

"Katakanlah 1 liter subsidinya Rp 500. Tapi ternyata harga di pasar bergerak, jadi subsidinya lebih besar dari apa yang dianggarkan," ujar Sri Mulyani di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, dinamika situasi global tidak bisa diprediksi, terkadang pemerintah harus menambah anggaran lewat mekanisme APBN-Perubahan yang hampir setiap tahun terjadi. "Kenyataanya dilapangan berbeda, sehingga terkadang tagihannya lebih besar dari yang dianggarkan," papar Mulyani.

Mulyani mengapresiasi peranan BPK yang terus memantau pergerakan keuangan negara. Di mana, BPK merekomendasikan penyusunan laporan keuangan dari basis kas menjadi akrual.

"Itu artinya bisa jauh lebih besar (angka subsidi di laporan keuangan). Implikasinya pemerintah harus disiplin dalam melaksanakannya karena kalau tidak dilaksanakan, efeknya penganggaran subsidi lebih besar," kata Mulyani.

Namun demikian, perubahan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini, kata Sri Mulyani masih dibahas antara pemerintah dan BPK. "Konsekuensinya cukup signifikan. Ini masih harus dibahas antara pemerintah dan BPK karena APBN bukan cuma pertanggungjawaban tapi untuk mengelola keuangan yang memiliki dinamika demi menjaga momentum pertumbuhan, mengurangi kemiskinan. Tapi kalau buat rating agency, pasti senang dengan rekomendasi BPK karena APBN akan lebih prudent," kata Mulyani.

Untuk diketahui, realisasi pembayaran anggaran subsidi di 2016 membengkak Rp28,29 triliun menjadi Rp163,88 triliun. Sedangkan rencana kerja sebesar Rp135,58 triliun.

Sebelumnya, Anggota II BPK bidang Perekonomian, Agus Joko Pramono mengingatkan pemerintah agar menjaga laporan keuangan di masing-masing K/L, sehingga mendapatkan opini yang baik dari BPK.

Apalagi terkait menjaga keuangan kas negara agar tak salah digunakan dan tak jebol. "Kita (BPK) akan lakukan pemantauan terhadap rekening kas negara," tegas Agus.

Agus mencontohkan soal penggunaan anggaran yang dialokasikan bagi subsidi dimana, terdapat aturan yang hingga kini belum begitu jelas, semisal subsidi Public Service Obligation (PSO), yang posisinya secara legal dibiarkan lepas.

Artinya meskipun anggaran subsidi sudah dipatok pada besaran tertentu, namun dalam UU APBN membolehkan melampaui alokasi tersebut. "Jadi perlu ada sistem (aturan) yang mengontrol supaya subsidi tidak melampaui yang ditentukan Undang-undang (UU)," kata Agus.

Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberikan mandat untuk mengelola dana jaminan sosial, baik untuk kesehatan maupun tenaga kerja. "Tapi pada praktiknya, itu tidak cukup untuk meng-cover dana jaminan kesehatan dari masyarakat Indonesia. Setiap tahun terjadi defisit Rp 2 triliun dengan asumsi pemerintah memberikan injek atau tambahan dana Rp 6 triliun," papar Agus.

Agus bilang, pengukuran defisit fiskal APBN, selama ini, hanya berbasis kas. Sehingga terjadi model pembayaran yang mengakibatkan perhitungan defisit APBN yang tidak menunjukkan angka sebenarnya.

Agus berharap, pengukuran defisit APBN di tahun ini akan menggunakan basis akuntabilitas yang mempertimbangkan utang-utang yang muncul bukan karena proses pembiayaan keuangan langsung.

"Jadi berbasis utang-utang yang bersifat spontan. Contohnya subsidi yang belum dibayar, pekerjaan selesai yang belum dibayar, sehingga esensi defisit anggaran setahun akan lebih akuntabel," kata Agus. [ipe]

Komentar

 
x