Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 10:13 WIB

Enggar Ngaku Pantau Pangan Sejak Maret 2017

Oleh : M Fadil Djaelani | Sabtu, 27 Mei 2017 | 17:18 WIB
Enggar Ngaku Pantau Pangan Sejak Maret 2017
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita - (Foto: inilahcom/M. Fadil Djailani)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sejak Maret 2017, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan antisipasi dalam menangani lonjakan harga dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok.

"Sejak Maret 2017, kami bersiaga penuh mencegah kelangkaan dan lonjakan harga barang pokok, khususnya menjelang puasa, lebaran dan Idul Adha 2017," jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada ritel modern, Permendag No 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, hingga Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dibentuk bersama dengan beberapa instansi pemerintahan lainnya, menjadi upaya Kemendag dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok selama bulan puasa hingga Hari Raya Lebaran mendatang.

Enggar selalu mengingatkan agar pelaku usaha agar tetap mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Adapun penangkapan pada sejumlah penimbun yang tertangkap sebelum bulan puasa di beberapa daerah, mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

"Spekulan jangan berani coba-coba tahun ini. Kami akan tindak tegas. Jika ada penimbunan akan kami tangkap. akan kami buat dia miskin dan akan berhadapan dengan kasus hukum," tegas Enggar.

Salah satu kasus penimbunan yang perusahaannya telah dicabut izin usahanya oleh Mendag adalah PT Tunas Perkasa Indonesia di Merunda pada Rabu (17/5) lalu yang tertangkap menimbun 182 ton bawang putih.

Menanggapi adanya penangkapan dan sanksi tegas pada spekulan ini, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Azkar Ahsinin, tegaskan bahwa segala bentuk spekulasi adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Korporasi dalam hal ini berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM karena menimbun dan menentukan harga melalui kartel," katanya.

Mengacu pada prinsip-prinsip panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights) yang sudah diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada 16 juni 2011, menurut Azkar para pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. "Negara berperan melindungi HAM termasuk pelanggaran HAM oleh korporasi melalui kerangka legislasi, regulasi, administrasi," jelas Askar. [ipe]

Komentar

 
x