Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 15:43 WIB

Raker di Komisi XI Hanya Dihadiri 10 Anggota DPR

Oleh : M Fadil Djailani | Senin, 29 Mei 2017 | 12:50 WIB
Raker di Komisi XI Hanya Dihadiri 10 Anggota DPR
Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pekan pertama dalam bulan puasa, dalam raker Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya sekitar 10 anggota yang hadir dari 12 fraksi.

Raker tersebut untuk membahas penjelasan pemerintah terkait Perpu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan kemudian juga penggunaan BMN sebagai Dasar Penerbitan SBSN (Aset SBSN) Tahun 2017.

"Bisa kita mulai rapatnya, dalam buku absen ada sekitar 10 anggota yang hadir dari 7 fraksi, sesuai dengan UU itu bisa dimulai," kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng, di Gedung DPR Jakarta, Senin (29/5/2017).

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pemerintah tetap memastikan data-data nasabah tersebut tetap akan aman dan rahasia.

"Bahwa semua data yang terkait dengan perpajakan seseorang atau perusahaan itu, wajib dirahasiakan dan tidak boleh disalahgunakan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Darmin bilang dengan membuat aturan yang ketat, akuntabilitas dan cermat dalam Perppu tersebut, kemungkinan besar kerahasian data nasabah akan tetap terjaga dengan baik. "Memang ada segi lain yang harus diperhatikan yang tadi diberikan penekankan oleh Menkeu bahwa ini memang bisa disalahgunakan kalau tidak dibuat aturan main yang jelas di dalam DJP sendiri," katanya.

"Dalam pelaksanaannya Menkeu dapat membuat aturan main dan aturan pelaksanaan. Sehingga untuk menjaga supaya dampak atau hasil positif nya tidak kelebihan urusan oleh hal-hal yang negatif, maka solusinya adalah dibuat aturan main, dibuat akuntabilitas di dalam DJP sendiri," tambahnya.

Darmin lantas mencontohkan, jika ada dari petugas pajak yang mencoba 'nakal' dengan memanfaatkan data-data nasabah tersebut, sudah pasti bisa dideteksi lantaran semua sistem akses informasi perpajakan telah terkomputerasi dengan baik, sehingga siapa pun pelakunya sudah pasti diketahui.

"Jadi kalau ada informasi yang masuk ke sistem, kapan itu dibuka oleh seorang petugas pajak? Dan apa yang harus dia lakukan pada waktu dia sudah membuka? Itu semua secara sistem juga bisa dideteksi. Bisa diketahui komputer yang mana yang akses data yang masuk," paparnya.

"Jadi, sebetulnya, pasangannya memang betul menkeu. Ini sangat penting bahwa harus ada aturan main. Bukan Filter namun aturan main bahwa siapapun aparat pajak demi untuk pengumpulan pajak, itu kalau dia akses informasi ini, atau kalau dia menggunakan data itu, UU KUP juga mengaturnya. Bahwa semua data yang terkait dengan perpajakan seseorang atau perusahaan itu, wajib dirahasiakan dan tidak boleh disalahgunakan."

"Ini semua bisa dibuat aturan mainnya sehingga dia menjadi seimbang antara hasil positif yang akan dicapai dengan kemungkinan terjadi penyalahgunaan. Sistem atau IT di zaman ini, membobol bisa, tapi melindungi lebih bisa," jelasnya. [hid]

 
x