Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 26 Juni 2017 | 01:58 WIB

Ini Alasan Kebijakan Intip Rekening Versi Menkeu

Oleh : M Fadil Djailani | Senin, 29 Mei 2017 | 13:05 WIB
Ini Alasan Kebijakan Intip Rekening Versi Menkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan semangat kelompok G20 sejak terjadi krisis keuangan global.

Hari ini Senin (29/5/2017) memenuhi panggilan Komisi XI DPR RI untuk menjelaskan langkah pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Ini dipicu sejak terjadinya krisis keuangan global yang menyebabkan negara-negara harus melakukan intensifikasi pajak, dan Menkeu terutama di forum G20 selalu mendiskusikan hal ini sehingga munculah kerjasama internasional itu ditingkatkan dan diformalkan," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin (29/5/2017).

Dalam paparannya Sri Mulyani menjelaskan Perppu tersebut merupakan komitmen negara-negara di dunia untuk menjalankan kesepakatan untuk melakukan kerjasama perpajakan antara negara.

Lebih lanjut, Sri Mulyani bilang kerjasama perpajakan internasional tujuannya untuk mengurangi bahkan mengilangkan ruangan atau tempat bagi Wajib Pajak (WP) yang biasa melakukan penghindaran pajak.

"Jika kita tidak ikut, Indonesia tidak dianggap transparan dan Indonesia bisa disebut sebagai negara tax havens atau surga pajak," katanya.

Oleh karena itu, komitmen Indonesia untuk ikut dilandasi kepentingan naisonal yaitu sebagai negara yang ingin menjamin bahwa keseluruhan tata kelola dari seluruh perpajakan di Indonesia bisa sama dengan tata kelola dari otoritas-otoritas negara-negara lain.

"Sehingga kita tidak dalam posisi untuk dirugikan, komitmen internasional yang telah dilakukan pemerintah Indoensia yaitu dalam bentuk exchnage of information. selama ini ada 100 negara dan semua negara G20 telah mengikutinya, mengikuti AEoi dimana 50 negara bahkan berkomitmen akan mulai melaksanakannya tahun ini, dan 50 negara lain mulai melaksanakannya tahun 2018," jelasnya.[hid]

 
Embed Widget

x