Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 07:45 WIB

Menkeu Akui Belum Mampu Bawa Rp2.076 T Mudik

Oleh : M Fadil Djailani | Senin, 29 Mei 2017 | 16:25 WIB
Menkeu Akui Belum Mampu Bawa Rp2.076 T Mudik
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati - (Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan uang sebanyak Rp2.076 triliun masih tersimpan di berbagai belahan dunia yang hingga kini belum dilaporkan kepada Ditjen Pajak.

Walaupun pemerintah sudah sangat gencar untuk terus memburu harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada diluar negeri yang diperkirakaan mencapai Rp2.076 triliun, setelah membuat kebijakan program tax amnesty atau pengampunan pajak yang dirasa gagal dalam mengembalikan uang tersebut.

Kali ini pemerintah mencoba melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan. Untuk bisa menggaet uang WNI yang berada diluar negeri.

Menurut Sri Mulyani, dengan mengutip data McKingsey pada 2014, terdapat sekitar Rp3.250 triliun jaringan kekayaan dari Indonesia di luar negeri. Dari angka tersebut, sekitar Rp2.600 triliun tersimpan di Singapura, dalam bentuk deposito, equity, hingga fix income.

"Sedangkan deklarasi aset di luar negeri dan repatriasi sebanyak Rp1.183 triliun, sehingga diperkirakan ada potensi Rp2.076 triliun aset WNI yang disimpan di luar negeri dan belum diungkap di program pengampunan pajak," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (29/5/2017).

Berdasarkan hasil program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diselenggarakan pada Juli 2016 sampai Maret 2017 lalu, DJP mencatat, sekitar Rp1.036 triliun dari total deklarasi aset di luar negeri yang mencapai Rp1.183 triliun tersebut, tersimpan di lima negara suaka pajak besar.

"Hal ini menandakan bahwa selama ini Ditjen Pajak tidak mengerti cara untuk mengungkap harta dari wajib pajak dan adanya keterbatasan akses terhadap data keuangan di perbankan memberikan dampak pada kepatuhan ini," kata Sri Mulyani.

Bersamaan dengan potensi dan hasil tax amnesty tersebut, menurut Sri Mulyani, membuat kehadiran Perppu sebagai landasan hukum pelaksanaan sistem AEoI di Indonesia bersama dengan sejumlah negara-negara yang tergabung dalam forum G20, menjadi penting untuk segera disahkan oleh DPR dan diserahkan kepada G20 pada 30 Juni 2017 mendatang. [hid]

Komentar

 
Embed Widget

x