Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 08:47 WIB

Ketimpangan Ekonomi, Banyak Debat Ketimbang Aksi?

Oleh : M fadil djailani | Selasa, 30 Mei 2017 | 19:48 WIB
Ketimpangan Ekonomi, Banyak Debat Ketimbang Aksi?
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah ingin merealisasikan program kartu uang nontunai baru. Untuk mempermudah masyarakat dalam membeli bahan pokok.

Namun sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah masih punya 'Pekerjaan Rumah' yang harus diselesaikan yakni data, kesamaan dan keselarasan agar kebijakan ekonominya menjadi tepat sasaran.

"Betul, data ketimpangan perlu kita perbaiki tapi kita berdebat terus, aksinya engga, data BPS hitung pendapatan yang paling miskin, tapi pendapatan orang kaya engga ada. Datanya 0 untuk orang yang pendapatannya di atas Rp 500 juta, tapi kita cek dengan BI, ada 200 orang di atas Rp 1 miliar per bulan pengeluarannya. Di atas Rp 500 juta itu 600 orang. Itu tidak tertangkap oleh BPS," papar Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Lebih lanjut Bambang bilang, ketimpangan memang masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia, pasalnya hanya denga naiknya harga kebutuhan pokok jumlah orang miskin di Indonesia akan bertambah.

"Harga beras berkontribusi pada ketimpangan di Indonesia harga beras salah satu yang paling tinggi, terus tiba-tiba harga daging juga tinggi, gimana meningkatkan kehidupan yang di bawah ini," kata Bambang.

Bambang bilang, saat ini, pemerintah sangat gencar untuk melakukan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi ketimpangan adalah melakukan pemberian akses kepada masyarakat, seperti memberikan kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan bantuan-bantuan sosial lainnya.

"Program-program perlindungan sosial kita raskin, kartu sejahtera, Indonesia pintar. Goverment sekarang punya data 40% mereka yang terbawah, dengan nama dan alamat, jadi ada pemanfaatan data terpadu. Kartu Indonesia pinter 25% terbawah, garis kemiskinan kita kan 10,7%," papar Bambang.

"Data itu detil, jambannya di mana, dll, setiap rumah tanggan bisa akses gratis, untuk kepentingan upaya program pengentasan, asalkan alamatnya jelas," kata Bambang.[ipe]

 
x