Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 17 Oktober 2017 | 15:01 WIB

KLHK Terapkan Prinsip Transparansi Informasi

Oleh : - | Selasa, 30 Mei 2017 | 16:46 WIB
KLHK Terapkan Prinsip Transparansi Informasi
Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas KLHK - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerapkan transparansi dalam hal publikasi data kehutanan yang dapat diakses publik melalui website resmi KLHK.

Berbagai informasi terkait isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan dapat diketahui oleh publik sesuai dengan kategorisasi/klasifikasi informasi publik. Hal ini merupakan wujud nyata penerapan prinsip transparansi informasi dari KLHK.

"Klaim pihak Greenpeace Indonesia tidak benar bahwa KLHK menolak memberikan data kehutanan. Pernyataan tersebut dapat menyesatkan informasi kepada publik," ujar Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas KLHK, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5/2017).

Djati melanjutkan, terkait permintaan data kehutanan oleh Greenpeace Indonesia, KLHK telah menyampaikan peta-peta yang diminta dalam format JPG, serta data yang dapat diakses melalui http://webgis.dephut.go.id/. Data sebaran konsesi perizinan juga dapat dilihat di website resmi KLHK.

Dalam setiap pengambilan keputusan, KLHK selalu menjalin komunikasi dan menjadi simpul negosiasi berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dan LSM. Sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang tidak memihak golongan tertentu, karena berdasarkan informasi yang lengkap dan utuh (well-informed).

"Jadi tidak benar, bahwa KLHK menutupi informasi mengenai data dan peta kehutanan, karena semua sudah terlampir di website resmi KLHK dan sudah diberikan juga dalam format tertentu dengan tingkat skala yang cukup," tambah Djati.

Majelis Hakim PTUN Jakarta pada 15 Februari 2017 telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan (banding) Kementerian LHK atas putusan ajudikasi Majelis Komisioner KIP tentang sengketa informasi berupa pengecualian peta dengan format .shp.

Sebelumnya, pada tahun 2014, KLHK telah melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan berformat shapefile ini, dan ditetapkan bahwa peta format .shp (shapefile) menjadi informasi yang dikecualikan. [*]

Komentar

 
x