Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 10:13 WIB

Kisruh PLTP Dieng & Patuha, Ancam Proyek Setrum

Oleh : - | Sabtu, 10 Juni 2017 | 03:09 WIB
Kisruh PLTP Dieng & Patuha, Ancam Proyek Setrum
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Potensi panas bumi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha diperkirakan 300 Megawatt (MW), terancam mangkrak. Dampaknya, program setrum 35 ribu megawatt (MW) bisa gagal.

Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi (Persero), Heru Mardijarto dalam rilis kepada media di Jakarta, Jumat (9/6/2017), mengatakan, sengketa yang terjadi antara PT Geo Dipa Energi sebagai pengelola kedua PLTP ini dengan PT Bumi Gas, merupakan permasalahan perdata. Masalah ini timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001.

"Sengketa ini telah menghambat berjalannya proyek pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10 ribu MW tahap II dan bagian dari Program Infrastruktur Kelistrikan 35 ribu MW, yang merupakan proyek pemerintah yang merupakan juga aset negara dan obyek vital nasional," ujar Heru.

Menurut Heru, sengketa ini bisa menjadi preseden buruk dalam pengembangan sektor usaha panas bumi di Indonesia. Selain itu, sengketa ini berpotensi merugikan keuangan negara.

Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa mengatakan, permasalahan yang berawal dari hubungan keperdataan harus diselesaikan dan diputus terlebih dahulu dari sisi hukum perdata. Hal ini, sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 tentang Sengketa Prayudisial.

Kata dia, permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas berawal dari permasalahan perdata, sudah seharusnya permasalahan perdata antara Geo Dipa dan Bumigas yang timbul dari sengketa atas Perjanjian KTR.001 harus diselesaikan di lingkup perdata.

"Kalaupun memang terdapat hal yang tidak benar atau kebohongan di dalam perjanjian, hal tersebut semata-mata hanya akan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum," kata Eva.

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana dan Penalaran Hukum Universitas Parahyangan, Budi Prastowo beranggapan, sengketa yang terjadi antara keduanya merupakan permasalahan perdata yang timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001. [tar]

Komentar

 
x