Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 17 Oktober 2017 | 15:06 WIB

Mulyani Paksa Bayar Pajak Atau Ancaman Konstitusi

Oleh : M fadil djailani | Sabtu, 10 Juni 2017 | 18:09 WIB
Mulyani Paksa Bayar Pajak Atau Ancaman Konstitusi
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Wajib Pajak (WP) untuk taat membayar pajak. Kalau tidak pemerintah akan menjalankan tugas konstitusinya.

Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, di Kantor Pajak, Jakarta, Jumat (9/6/2017). "Kalau masyarakat ingin terus hindari pajak. Itu pilihan mereka. Tapi kami pemerintah punya tugas konstitusi mengumpulkan pajak," kata Sri Mulyani.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan resmi melakukan revisi terhadap batasan saldo rekening yang bisa diintip Ditjen Pajak menjadi Rp 1 miliar dari yang sebelumnya paling sedikit Rp 200 juta.

"Saya yakin kalau yang sudah punya saldo Rp 200 juta sebagian besar sudah dilaporkan di SPT," katanya.

Dari data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jumlah rekening dengan nilai Rp 1 miliar ke atas sebanyak 496 akun, dan yang ikut tax amnesty dengan melakukan deklarasi kas dan setara kas yang nilainya Rp 1 miliar ke atas sebanyak 291 wajib pajak dari total yang ikut tax amnesty.

Meski demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, bahwa penghasilan atau tabungan yang nilainya Rp 1 miliar ke atas juga bisa berasal dari beberapa rekening namun dimiliki oleh satu nama.

"Lagian kalau sudah dipecah-pecah saldonya mau diapakan? sekarang ini di dalam periode kalau Pak Ken (Dirjen Pajak) anggap saya belum bayar pajak dia bisa mintakan ke bank untuk saldo saya," kata Mulyani. [ipe]

Komentar

 
x