Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Oktober 2017 | 15:40 WIB

Pancasila dan Isu Disparitas Ekonomi

Oleh : Herdi sahrassad | Senin, 12 Juni 2017 | 04:09 WIB
Pancasila dan Isu Disparitas Ekonomi
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tantangan terberat kerja UKP-PIP pimpinan Yudi Latif adalah mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disparitas sosio-ekonomi di Negara Pancasila ini sudah berada di lampu merah, pada tikungan tanda bahaya bagi kelangsungan masa depan bangsa ini.

Demikian pandangan anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Prof Ahmad Syafii Maarif. Selama ini, presiden, wakil presiden, menteri keuangan, dan banyak pengamat sudah sering menyebut masalah ketimpangan ini.

Sekedar membincangkan, manfaatnya nol, manakala tidak diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan sosial-ekonomi nasional yang berkeadilan berdasarkan Pancasila. Ini tugas UKP-PIP yang sungguh berat.

Harus diakui, kerja UKP-PIP yang diketuai YudiLatif ini berat. Bagaimana merebut kembali kepercayaan publik atas lembaga serupa ini. Sejak NKRI berdiri hingga saat ini, pemerintah sudah tiga kali membuat lembaga sosialisasi Pancasila.

Pada era Orde Lama, Soekarno membentuk Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi). Pada era Orde Baru, Soeharto juga dibentuk lembaga serupa dengan nama BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang bertugas merancang program penataran Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Buya Syafii Maarif mengingatkan, dua lembaga itu gagal. UKP-PIP bentukan Jokowi-JK ini adalah yang ketiga dan tidak boleh lagi gagal. "Nah ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil juga, menurut saya, kasihan negara kita ini," ujar Syafii..

Akhir-akhir ini masalah ketimpangan ekonomi ramai lagi menyusul laporan the South China Morning Post, tertanggal 23 Februari 2017 di bawah judul, "Wealth gap: four richest Indonesians worth more than poorest 100 million" (Jurang kekayaan: empat orang terkaya Indonesia melebihi harta 100 juta orang termiskin).

Menurut laporan itu, Indonesia telah menikmati sebuah pembengkakan ekonomi yang telah mengurangi jumlah rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, tetapi jurang antara kaya miskin semakin melebar dibandingkan dengan negara Asia Tenggara mana pun selama 20 tahun terakhir, temuan kajian Oxfam sangat mengejutkan."

Sebagai LSM tingkat dunia yang telah berpengalaman selama 70 tahun, Oxfam yang bekerja sama dengan lebih 90 negara, temuan teranyarnya tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia memang sudah berada di ambang batas toleransi. Bayangkan: "Empat orang Indonesia terkaya, hartanya melebihi milik 100 juta rakyat termiskin di negeri itu, sebuah kajian menemukan, sambil menyoroti betapa besarnya jumlah rakyat yang terpinggirkan saat ekonomi membengkak."

Kajian itu juga membeberkan, pada 2016, kekayaan kolektif empat taikun itu berada pada angka 225 miliar dolar Amerika. Menurut daftar orang kaya dari Forbes, mereka yang terkaya itu termasuk dua bersaudara Michael Hartono dan Budi Hartono, dan Susilo Wonowidjojo, semuanya adalah penguasaha rokok.

Dan para taipan ini menjadi demikian kaya raya adalah juga karena sumbangan rakyat miskin perokok yang jumlahnya puluhan juta, tersebar dari kawasan perkotaan menembus sampai ke daerah pelosok yang jauh terpencil di seluruh nusantara. Di warung-warung, di atas kendaraan, bahkan di ruang ber-AC (bagi yang sedikit kaya), asap rokok itu terus saja mengepul. Iklan rokok terpampang di mana-mana, sekalipun di bawahnya tertulis: merokok membunuhmu!

Presiden Joko Widodo belum berhasil memenuhi janji-janjinya untuk memerangi ketidakadilan sambil menekankan agar pemerintah menaikkan pengeluaran bagi kepentingan pelayanan publik, dan agar korporasi dan orang kaya membayar pajak lebih besar.

Maka tantangan terbesar UKP-PIP adalah bagaimana membawa Pancasila dengan nilai luhurnya itu turun ke bawah, terutama sila kelima. Karena ketimpangan sosial ekonomi kita tajam sekali. Ini yang saya rasa penting untuk melawan radikalisme dan sebagainya itu," ujar Buya Syafii.

Dan kini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bertekad mengatasi ketimpangan struktural itu, tentunya peran peneliti ekonomi-politik, inteligensia dan ekonom yang pro-rakyat dengan gagasan ekonomi konstitusi atau ekonomi kerakyatan menjadi krusial dalam membantu UKP-PIP menanggulangi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi.

Disparitas ekonomi tidak bisa dipecahkan dengan semata ideologi, namun menyangkut teknikalitas dan kebijakan yang tandas dan jelas untuk mewujudkan keadilan social dan kemaslahatan umum bagi kelas bawah. Itu berarti persoalan disparitas ekonomi dan ketimpangan yang tajam membutuhkan solusi konkrit dan komprehensif yang bersifat interdisipliner agar UKP-PIP tidak mengulangi kegagalan era Orde Lama dan Orde Baru dalam membumikan Pancasila. [ipe]

Komentar

 
x