Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 26 Juni 2017 | 01:58 WIB

PT Garam Jadi Sarangnya Mafia Impor Garam

Oleh : - | Senin, 12 Juni 2017 | 05:09 WIB
PT Garam Jadi Sarangnya Mafia Impor Garam
PT Garam - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebut penyalahgunaan izin impor PT Garam, merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi petambak garam nasional.

Dalam rilis kepada media di Jakarta, Minggu (11/6/2017), Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati mengatakan, penyalahgunaan izin tersebut jelas melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Importasi Garam.

Dia menyatakan, sudah jelas tertuang dalam aturan tersebut, bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan, atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain. "Dampaknya tia juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan menjadi semakin sulit bersaing di pasar nasional dan semakin terpuruk," kata Susan.

Pada Sabtu (10/6/2017), Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Penangkapan ini terkait kasus dugaan tindak pidana penyimpangan impor dan distribusi garam industri, sebanyak 75.000 ton. Di mana, penggeledehan oleh tim Bareskrim Polri di Gudang PT Garam di Surabaya, menemukan barang bukti berupa garam impor sebanyak 75 reibu ton.

Pusat Data dan Informasi Kiara pada Agustus 2016 mencatat, permasalahan substansi yang dihadapi oleh petambak garam Indonesia adalah minimnya sarana dan prasarana di tambak garam dan buruknya akses air bersih dan sanitasi di tambak garam.

Selain itu, minimnya intervensi teknologi berbiaya murah untuk produksi dan pengolahan garam, besarnya peran tengkulak di dalam rantai distribusi dan pemasaran garam dan harga garam yang rendah.

Menurut dia, kelima permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam di atas semakin diperburuk dengan adanya ketentuan impor garam industri tidak dikenakan bea masuk melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam yang berlaku sejak Desember 2015.

Karut-marut pengelolaan garam butuh perhatian yang serius, butuh semua pihak melakukan evaluasi bersama terhadap pengelolaan garam Indonesia. Dalam hal ini salah satunya adalah Menteri Perdagangan yang mesti melakukan audit internal di kementeriannya, katanya.

"Di sisi lain perlu langkah berani untuk mendorong Menteri Perdagangan agar segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam," ujar Susan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol, Agung Setya menurutkan, pada Desember 2016, pemerintah menetapkan kebutuhan garam konsumsi nasional adalah 226 ribu ton.

Untuk melindungi kepentingan petani kecil, maka BUMN yang diperbolehkan pemerintah untuk mengimpor garam konsumsi untuk kebutuhan nasional adalah PT Garam.

Selanjutnya, PT Garam mengajukan realisasi impor 75 ribu ton. "Namun kemudian kami temukan penyimpangan dalam realisasi tersebut," kata Agung.

Pada 1 Maret 2017, PT Garam memanggil 53 perusahaan garam yang memproduksi garam konsumsi untuk menghitung kebutuhan garam mereka. Selain itu PT Garam juga mengumpulkan 6 perusahaan importir dari India dan dua perusahaan importir dari Australia.

Di hari yang sama, PT Garam menunjuk sebuah perusahaan dari Autralia untuk mengimpor 55 ribu ton ke Indonesia. "Kemudian satu perusahaan dari India diminta mengimpor 20 ribu," kata Agung.


Namun Dirut PT Garam, Achmad Boediono mengubah rencana importasi garam konsumsi menjadi garam industri untuk menghindari bea masuk 10 persen.

"Dengan tidak dibayarnya bea masuk 10 persen saja, diperkirakan merugikan negara sedikitnya Rp3,5 miliar," katanya.

Pada April 2017, sebanyak 75 ribu ton garam industri sudah diimpor ke Indonesia.

PT Garam diduga langsung mengolah garam industri yang diimpornya itu menjadi garam konsumsi. "Kandungan NaCl pada garam konsumsi itu tidak boleh lebih dari 97 persen. Tapi hasil lab, ini kandungan NaCl-nya 99 persen," katanya.

Dalam pengusutan kasus tersebut, penyidik Bareskrim menemukan 1000 ton garam industri yang sedang diolah menjadi garam konsumsi kemasan di empat gudang milik PT Garam di Gresik, Jawa Timur.

Sementara sisanya 74 ribu ton garam industri telah dijual kepada 53 perusahaan dengan menggunakan harga jual garam konsumsi. "Padahal yang dijual itu garam industri," ujarnya.

Achmad Boediono yang merupakan Dirut PT Garam (Persero) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.

"Tersangka ditangkap di rumahnya dengan alamat Perumahan Prima Lingkar Luar Blok B3 no 28-29 RT 05 RW 08 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat," katanya.

Agung mengatakan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tentang ketentuan importasi garam, bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan/ memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

"Sementara yang dilakukan PT Garam bukan hanya memperdagangkan atau memindahtangankan bahkan mengemas menjadi garam konsumsi untuk dijual kepada masyarakat," ujarnya.

Terhadap tersangka diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.[tar]

 
x