Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 26 Juni 2017 | 01:54 WIB

Impor Garam Berkasus, Menteri Rini Baru Bergerak

Oleh : Uji medianti | Selasa, 13 Juni 2017 | 10:11 WIB
Impor Garam Berkasus, Menteri Rini Baru Bergerak
Menteri BUMN, Rini Soemarno - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri BUMN, Rini Soemarno pelajari penangkapan Dirut PT Garam (Persero), Achmad Boediono oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim. Terkait penyimpangan impor garam industri 75.000 ton.

"Terus terang, saya tidak yakin Dirut Garam melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan Bareskrim. Kami masih terus menelusuri, kami memperkirakan ada kesalahan administrasi," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Kata Rini, kesalahan administrasi dalam impor garam sangat bisa terjadi dalam penugasan yang diberikan pemerintah kepada PT Garam. "Kami sedang mencocokkan surat-surat yang dikeluarkan antara Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perdagangan. Pasalnya izin diberikan untuk garam konsumsi, tetapi kenapa yang beredar itu garam industri," kata Rini.

Rini menengarai, di antara tiga surat dari kementerian tersebut ada yang menganulir surat lainnya. Rini mengaku masih belum percaya bahwa sosok Boediono melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti yang ditutuhkan kepolisian.

"Saya baru minggu lalu melakukan kunjungan kerja PT Garam. Dari sisi kinerja dan operasionalnya, perusahaan berjalan bagus dan bahkan mampu membalikkan keadaan dari yang rugi betahun-tahun, kini mulai untung," ujar Rini.

Bahkan di bawah kepemimpinan Boediono, Rini melihat terjadi perbaikan kinerja perusahaan. "Lahan PT Garam di Sumenep yang tadinya ditinggal karena tidak digarap, kini sudah mulai dikembangkan. Begitu juga pengembangan lahan garam di NTB, kini para petani plasma bisa menghasilkan Rp50 juta per bulan," tegas Rini.

Dalam kasus ini, Rini menengarai bahwa dalam penangkapan Dirut PT Garam ini kental dengan persaingan bisnis impor garam.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah sejumlah gudang milik PT Garam di Surabaya, Jawa Timur, terkait kasus dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya menjelaskan, pada Desember 2016, pemerintah menetapkan bahwa kebutuhan garam konsumsi nasional adalah 226 ribu ton.

Untuk melindungi kepentingan petani kecil, maka BUMN yang diperbolehkan pemerintah untuk mengimpor garam konsumsi untuk kebutuhan nasional adalah PT Garam, yang kemudian mengajukan realisasi impor 75 ribu ton. "Namun kemudian kami temukan penyimpangan dalam realisasi tersebut," kata Agung.

Dalam pengusutan kasus tersebut, penyidik Bareskrim menemukan 1.000 ton garam industri yang sedang diolah menjadi garam konsumsi kemasan di empat gudang milik PT Garam di Gresik, Jawa Timur. Sisanya yang 74 ribu ton garam industri telah dijual kepada 53 perusahaan dengan menggunakan harga jual garam konsumsi. "Padahal yang dijual itu garam industri," ujar Agung.

Achmad Boediono yang merupakan Dirut PT Garam (Persero) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton. [ipe]

 
x