Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Oktober 2017 | 22:27 WIB

Ini Kata Menkeu Soal Badan Penerimaan Pajak

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 14 Juni 2017 | 17:09 WIB
Ini Kata Menkeu Soal Badan Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan sepertinya stagnan di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Apa alasan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini belum juga merealisasikan wacana tersebut?

Padahal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak paling lambat pada 1 Januari 2018.

"Dari RUU KUP sendiri sampaikan bahwa itu rancangan yang ada di sana. Bagaimana proses pembentukan badan itu agar perkuat dan memiliki akuntabilitas baik dan dalam rangka mengelola pajak lebih efektif. Kami akan lakukan adjustment apabila UU KUP Setujui, apakah segera terpisah dan berikan risiko besar atau akan ada masa transisi. Nanti kan kami bahas dalam RUU KUP," papar Sri Mulyani di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Kata Ani sapaan akrabnya, dalam reformasi perpajakan yang terdiri dari 4 hal penting, mengenai legislasi termasuk peraturan perundang undangan dan IT system dan data basis, yang butuhkan capital spending yang besar, ketiga bussiness process dan structure dan keempat adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

"Ini yang menjadi inti dari apapun nanti DJP akan menjadi suatu badan, kalau 4 core tim ini terus ada program yang jelas, dia adalah inti reformasi. Sehingga kalau dia masih di DJP atau menjadi badan, kami bisa berikan keyakinan bahwa dia menjadi badan yang lebih efektif," katanya.

Dia bilang dirinya akan terus lakukan pendekatan substansi form-nya. Karena apapun formnya, kalau substansinya kuat maka apakah menjadi badan, formnya bisa didesain untuk jalankan reformasi.

"Kita enggak bisa menunggu nanti kalau sudah menjadi badan saja lah baru lakukan reformasi. Ini kan sesuatu yang harus kami pertanggung jawabkan, tak bisa menunggu menjadi badan dulu. Substansi harus didefinisikan secara baik. Mungkin bisa kita buat FGD tentang reformasi perpajakan ini dengan Komisi XI," katanya. [hid]

Komentar

 
x