Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 00:38 WIB

Bangun Infrastruktur

Bos Bappenas Bidik Utang Jangka Panjang Asing

Oleh : - | Kamis, 15 Juni 2017 | 04:09 WIB
Bos Bappenas Bidik Utang Jangka Panjang Asing
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengincar dana-dana jangka panjang dari luar negeri untuk dimanfaatkan sebagai investasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Mungkin Jepang, Australia, Kanada dan Belanda, yang dana-dana jangka panjangnya sudah cukup kuat, untuk kita tarik ke infrastruktur," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Sebelumnya, Bappenas telah menawarkan 35 proyek infrastruktur senilai US$30,5 miliar pada Nomura Investment Forum Asia (NIFA) 2017 di Singapura, pada 6-9 Juni 2017.

Pemerintah Indonesia menawarkan proyek-proyek tersebut dengan dua skema yakni Public Private Partnership (PPP) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Saat ini, Bappenas tengah mempersiapkan untuk promosi proyek-proyek infrastruktur kepada investor-investor di Jepang, terutama melalui skema pembiayaan ekuitas (equity financing).

"Apakah itu kita mau memanfaatkan dana pensiun di Jepang atau dana-dana jangka panjang tapi yang pasti Jepang punya potensi yang besar untuk bisa investasi di infrastruktur kita. Tidak langsung sebagai developer, tapi di instrumen keuangan," ujar Bambang.

Kendati fokus pada proyek dengan skema PINA, lanjut Bambang, pihaknya tidak menutup kemungkinan jika ada kesempatan investasi untuk proyek dengan skema PPP dapat didorong. Namun, ia menyebutkan melalui skema PINA, investasi bisa langsung dalam bentuk penyertaan modal (direct participation).

PINA sendiri memang dinilai menjadi instrumen yang dapat menguntungkan bagi pemerintah dan investor. Skema PINA memiliki potensi investasi yang terdiri atas 20-30 persen pembiayaan dari total ekuitas (equity financing), 70-80 persen pinjaman proyek (project loan) dan obligasi infrastruktur.

Dalam skema PINA, pemerintah tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun proyek-proyek infrastruktur.

Keberadaan PINA bertujuan untuk mendorong keterlibatan swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur. Besarnya kebutuhan investasi di infrastruktur mendorong pemerintah untuk mengajak keterlibatan sektor swasta sebagai equity investor.

Bambang juga menuturkan, mempromosikan proyek-proyek infrastruktur ke negara-negara lain merupakan barang baru karena selama ini promosi lebih banyak ke sektor manufaktur ataupun jasa.

"Sekarang kita mau coba mempromosikan infrastruktur lebih banyak ke negara-negara yang berpotensi investasi. Kita mulai dengan Australia minggu depan, kemudian mudah-mudahan mendekati akhir tahun ke Jepang," katanya.

Peran aktif Indonesia pada NIFA 2017 lalu, memang diharapkan mampu menarik minat investor luar negeri untuk berpartisipasi dalam skema pembiayaan investasi infrastruktur yang telah disiapkan pemerintah.

Tidak kurang dari 200 investor dari seluruh dunia yang terdiri atas 70 persen investor lokal Singapura dan 30 persen investor dari berbagai negara lainnya hadir dalam acara tersebut di antaranya Credit Suisse Asset Management, Daiwa Asset Management, DBS Bank, Deutsche Asset Management, East Springs, Fidelity Investments, Government of Singapore Investment Corporation, JP Morgan, Morgan Stanley, Temasek, China Assset Management, Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait Investment Authority, Oman Investment Fund, Qatar Investment Authority, Aberdeen Asset Management, dan lain sebagainya. [tar]


Komentar

 
x