Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 08:51 WIB

Kini Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening di HongKong

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 16 Juni 2017 | 15:02 WIB
Kini Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening di HongKong
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan hari ini Jumat (16/6/2017) melakukan penandatangan dengan Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Commissioner of Inland Revenue Department, Hong Kong, Wong Kuen-fai.

Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk memberikan akses kepada kedua negara yang ingin melacak warga negara terkait data nasabah untuk kepentingan perpajakan.

Demikianlah bunyi keterangan pers yang diterima INILAHCOM dari Ditjen Pajak, Jumat (16/6/2017). Penandatanganan berlangsung hari ini di Kantor Pusat Inland Revenue Department, Hong Kong, sekitar pukul 10.00 pagi Wib disaksikan oleh Konsul Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia di Hong Kong, Tri Tharyat, dan Direktur Perpajakan Internasional, P. M. John L. Hutagaol.

Informasi keuangan yang diperoleh dari Hong Kong tersebut akan digunakan untuk melengkapi basis data perpajakan yang dapat digunakan untuk menguji tingkat kepatuhan perpajakan sehingga diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, terutama melaporkan penghasilan dan aset keuangannya di luar negeri.

Perjanjian pertukaran informasi keuangan secara bilateral antara Indonesia dan Hong Kong ini dimungkinkan setelah pada tanggal 8 Mei 2017, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu Nomor 1/2017).

Isinya mengatur mengenai wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dari Lembaga Keuangan di seluruh Indonesia dan wewenang Menteri Keuangan untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.

Hong Kong sendiri telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan AEOI secara resiprokal dengan negara atau yurisdiksi mitranya dan akan bertukar informasi pertama kali pada tahun 2018. Hong Kong juga telah mengesahkan peraturan domestik (legal framework) untuk pelaksanaan AEOI yaitu Inland Revenue (Amendment) (No. 3) Ordinance 2016 yang berlaku efektif mulai tanggal 30 Juni 2016.

Penting bagi Indonesia untuk dapat melaksanakan AEOI dengan Hong Kong karena berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Hong Kong menempati peringkat keempat sebagai negara asal investasi terbesar di Indonesia, yaitu sebesar US$ 2,2 miliar dalam 1.137 proyek pada tahun 2016.

Selain itu, berdasarkan data hasil program Amnesti Pajak, Hong Kong menempati urutan ketiga jumlah dana repatriasi sebesar Rp16,31 triliun dan urutan ketiga deklarasi harta luar negeri sebesar Rp58,15 triliun.

Indonesia membuktikan komitmen global dalam memerangi kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dan individu super-kaya dengan tidak melaporkan penghasilan dan harta mereka yang berada di negara lain. [hid]

 
Embed Widget

x