Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 11 Desember 2017 | 20:29 WIB

Kasus Garam Terungkap, Enggar & Susi Saling Tuding

Oleh : M fadil djailani | Sabtu, 17 Juni 2017 | 10:11 WIB
Kasus Garam Terungkap, Enggar & Susi Saling Tuding
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita - (Foto: Riset)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Terkuaknya penyalahgunaan izin impor garam yang menyeret Direktur Utama PT Garam (Persero), Achmad Boediono berbuntut panjang. Dua menteri Presiden Joko Widodo bersitegang.

Yang dimaksud dua menteri di sini adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Keduanya saling lempar tanggung jawab atas perubahan rekomendasi impor garam yang terjadi.

"Ada (perubahan), dari sana dong (KKP). Rekomendasinya kalau berubah kita ubah izinnya. Rekomendasi enggak berubah kita enggak berubah," kata Enggar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat malam (16/6/2017).

Enggar menerangkan, rekomendasi yang dikeluarkan kementerian perdagangan, sudah sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Semua sesuai dengan persyaratan yang ada, dengan rekomendasi, itulah yang kita keluarkan," kata Enggar

Agar kejadian tidak terulang, Enggar berniat untuk membicarakan masalah ini dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Sebab, rekomendasi impor garam berdasarkan UU, dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "UU-nya kan KKP. Jadi, rekomendasi juga dari KKP. Nanti kita bicara dengan K/L terkait untuk bisa menyusun kembali tata niaganya. Ke depan kita bahas dulu," terang Enggar.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bilang, penyalahgunaan izin importasi garam itu, buah dari aturan yang tidak jelas. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang impor garam seharusnya dirubah, sekarangkan ambigu," kata Susi.

Dia bilang Permendag tersebut harus dirubah aturannya, namun dirinya belum bisa memastikan poin-poin mana saja dalam aturan tersebut yang harus dirubah. "Kami belum tahu karena kasusnya masih penyidikan, apakah permainan di dalam atau di luar," kata Susi.

Dia menjelaskan, aturan itu seharusnya bisa menjaga kepentingan petani garam dalam negeri. "Kartel pangan memang tidak mudah dihentikan. Tapi itu tidak boleh menyurutkan pemerintah memperbaiki tata niaga pangan," ujarnya.

Kasus PT Garam bermula saat perseroan mendapat tugas mengimpor 226 ribu ton garam konsumsi tahun ini. PT Garam pun mengajukan izin impor tahap pertama sebanyak 75 ribu ton. Namun Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono diduga mengubah izin impor menjadi impor garam industri. Padahal Susi hanya memberi izin impor garam untuk konsumsi. [ipe]

Komentar

 
x