Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 22 Agustus 2017 | 23:46 WIB

Buntut Kasus Garam

Masih Layakkah Monopoli Impor oleh BUMN?

Oleh : - | Sabtu, 17 Juni 2017 | 14:15 WIB
Masih Layakkah Monopoli Impor oleh BUMN?
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, hak monopoli impor komoditas pangan strategis oleh BUMN perlu direvisi. Ini penting untuk mencegah penyimpangan, seperti kasus PT Garam.

"Hak monopoli sejumlah BUMN terhadap impor bahan-bahan pangan strategis berisiko untuk disalahgunakan sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Garam," kata peneliti bidang perdagangan CIPS, Hizkia Respatiadi di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Hizkia bilang, pemerintah perlu memberi kesempatan perusahaan swasta yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pengadaan bahan-bahan pangan tersebut.

Tentu saja, menurut hizkia, perusahaan-perusahaan swasta yang dipilih harus melalui proses seleksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ia berpendapat bahwa dengan sejumlah kasus yang telah muncul mengindikasikan bahwa sejumlah kebijakan pembatasan impor yang berlaku saat ini justru memicu perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki koneksi politik kuat untuk melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum guna menjaga dominasinya di pasar.

"Dengan membuka akses bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk ikut serta menjadi pelaku pasar, pemerintah dapat membuat pasar bahan pangan menjadi lebih kompetitif, sehingga dapat mereduksi kemungkinan terulangnya kasus-kasus di atas," kata Hizkia.

Di sisi lain, lanjut Hizkia, hal tersebut juga dinilai akan meningkatkan pasokan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menyatakan, kebijakan impor garam jangan tidak mengorbankan jerih payah petambak di berbagai daerah. "Impor garam mencerminkan minusnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petambak garam di Indonesia," kata Halim.

Halim mengingatkan, pengendalian impor komoditas garam sudah tertuang dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati bilang, tindakan Dirut PT Garam jelas-jelas melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125/2015 tentang Ketentuan Importasi Garam.

Dalam regulasi tersebut jelas tertuang bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

"Dampaknya sekitar tiga juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan menjadi semakin sulit bersaing di pasar nasional dan semakin terpuruk," kata Susan.

Polri telah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.

Puluhan saksi tersebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, PT Garam dan dari perusahaan garam yang membeli garam dari PT Garam.

Achmad Boediono yang merupakan Dirut PT Garam (Persero) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton. [tar]

 
x