Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 07:01 WIB

OJK Sebut BPD Papua Juara Kredit Bermasalah

Oleh : - | Senin, 19 Juni 2017 | 01:29 WIB
OJK Sebut BPD Papua Juara Kredit Bermasalah
Kepala OJK Jayapura, Misran Pasaribu - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jayapura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jayapura mengungkapkan kredit bermasalah di BPD Papua tertinggi di Indonesia. Meski demikian, kondisinya masih kategori sehat.

Kepala OJK Jayapura, Misran Pasaribu mengatakan, kredit bermasalah BPD Papua itu sudah mencapai 19%, melebihi ambang batas 5%. "Memang ada beberapa BPD yang rasio kredit bermasalahnya juga tinggi namun yang tertinggi yakni BPD Papua," kata Misran di Jayapura, Sabtu malam (17/6/2017).

Misran mengulangi, dari 26 bank pembangunan daerah (BPD) seluruh Indonesia, BPD Papua menduduki peringkat pertama dalam angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). "Untuk menangani masalah ini, OJK setiap dua minggu sekali melakukan pendampingan kepada BPD Papua," papar Misran.

Selain melakukan pendampingan, juga dilakukan pergantian manajemen BPD Papua yang diharapkan dapat menangani masalah tersebut. "Apalagi secara likuiditas BPD Papua masih termasuk bank sehat sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan penarikan dana," kata Misran.

Bareskrim Polri saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi sebesar Rp359 miliar di lingkungan BPD Papua.

OJK Bali Warning NPL
Sementara OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, meminta, perbankan memonitor kredit debitur serta mencarikan solusi untuk menekan angka kredit bermasalah (NPL). Hingga April 2017, Non Performing Loan (NPL) mencapai 3,41%. "Untuk yang sudah eksis, mereka harus monitor debiturnya dan ikut cari solusi masalah debitur," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi.

OJK mencatat, jika dibandingkan Maret 2017, total kredit bermasalah perbankan di Bali mencapai 3,2%. Perbankan harusnya memahami kondisi debitur dan memberikan solusi di antaranya restrukturisasi kredit, periode cicilan diperpanjang, cicilan diperkecil sesuai kemampuan apabila kondisi debitur masih memiliki potensi namun menghadapi kendala.

"Sedangkan bagi debitur baru, bank diminta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam analisa sebelum mencairkan kredit," kata Zulmi.

Zulmi mengimbau, bank juga menghindari sementara waktu pembiayaan di sektor-sektor yang sudah jenuh di antaranya properti dan turunannya karena sektor tersebut saat ini penyumbang terbesar kredit bermasalah.

Selain itu kredit bermasalah salah satunya juga disebabkan terlambatnya pembayaran tunjangan para pegawai negeri sipil sehingga debitur yang selama ini membayar cicilan mengandalkan tunjangan tersebut juga ikut kena imbas. "Bagi mereka ada pinjaman di bank, biasanya bayar pakai tunjangan karena tunjangan belum dibayar otomatis angsurannya ngaret," ucap Zulmi.

OJK mencatat kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali paling tinggi per April 2017 mencapai 7,07%, naik dari posisi Maret 2017 sebesar 6,71%.

Sedangkan kredit bermasalah untuk bank umum per April 2017 mencapai 2,89%, atau naik dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,71%. Sementara itu realisasi kredit di Bali hingga April 2017 mencapai Rp79,1 triliun, atau naik 1,45% dibanding Desember 2016 yang mencapai Rp77,9 triliun.[tar]

Tags

 
Embed Widget

x