Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 02:10 WIB

Selamatkan Bisnis, Hipmi Desak Bongkar UU Pajak

Oleh : - | Senin, 3 Juli 2017 | 15:46 WIB
Selamatkan Bisnis, Hipmi Desak Bongkar UU Pajak
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyarankan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihentikan. Alasannya, berpotensi mengganggu iklim investasi dan bisnis di tanah air.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha," kata Ketua bidang Keuangan Hipmi, Irfan Anwar dalam rilis kepada media di Jakarta, Senin (3/7/2017).

Menurut Irfan, sejumlah materi revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan bakal menjadi semacam disinsentif bagi dunia usaha, seperti pasal 109. Di mana, hampir semua kesalahan atau kelalaian, dikenai sanksi pidana. Semisal, tidak memiliiki NPWP/PKP, atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap.

Dia berpendapat, kesalahan yang bersifat ringan, atau kealpaan, atau perbuatan yang tergolong tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara. "Namun dikenai sanksi administratif saja," kata Irfan.

Di sisi lain, lanjut Irfan, apabila dalam pelaporan tersebut kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan. Usulan krusial lainnya, pasal 95 sebaiknya mengatur adanya spinoff Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lepas dari kementerian keuangan dan menjadi lembaga di langsung di bawah presiden.

"Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang," kata Irfan.

Irfan menyebutkan bahwa hal itu penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkhawatirkan dunia usaha.

Ia menyatakan, ada sekitar 13 pasal usulan Kementerian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Namun secara umum hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut.

Pertama, lanjutnya, ada semangat yang kuat negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha.

Dia mencemaskan semangat itu akan kontraproduktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita," ucap Irfan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat menyederhanakan sistem data perpajakan. "Saya minta kita fokus membicarakan modernisasi teknologi perpajakan, agar kita tidak terjebak hanya membicarakan isu teknologi semata tapi juga bisa membangun sebuah sistem data perpajakan yang lebih handal, yang lebih terintegrasi dan sederhana, yang terlampau rumit atau bahkan berbelit-belit," kata Jokowi.

Selain sederhana, sistem teknologi perpajakan itu juga dinilai memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak dan bisa dijamin keamanannya.[tar]

Tags

Komentar

 
x