Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 13:56 WIB

Daya Beli Melemah, Tim Ekonomi Jokowi Gagal?

Oleh : Herdi sahrasad | Kamis, 6 Juli 2017 | 06:07 WIB
Daya Beli Melemah, Tim Ekonomi Jokowi Gagal?
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pedagang Tanah Abang, Jakarta. mengeluhkan longsornya omzet hingga titik terendah 35%, menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat kita. Tim ekonomi harus tanggung jawab.

Hal ini tak terlepas dari kebijakan pengetatan anggaran yang dimotori Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Sri Mulyani yang dinilai sejumlah pengamat telah ikut menggerus daya beli masyarakat.

Dinamika perdagangan di Pasar Tanah Abang, rasanya layak menjadi barometer bagi kuat lemahnya daya beli rakyat. Adanya keluhan para pedaganag pasar Tanah abang terkait omset penjualan yang turun drastis kepada Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, pekan lalu, harus jadi peringatan bagi pemerintah. "Tahun ini turun menjadi 35 persen. Semua pedagang pada mengeluh," ujar para pedagang di Tanah Abang.

Dan turunnya omset pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey menilai, seharusnya Lebaran menjadi masa panen bagi ritel modern, maupun tradisional. Sebaliknya, tren penurunan pada sektor bisnis tersebut terus terjadi.

Data penjualan ritel di Indonesia sedang di bawah performa. Sampai bulan Mei 2017 masih mengalami penurunan sekitar 35%40% dibandingkan dengan 2016. Pertumbuhan industri ritel di Indonesia April 2017, hanya sebesar 4,1%. Nilai tersebut kembali tergerus pada Mei 2017 menjadi 3,6%. Kondisi mengkhawatirkan ini, pernah terjadi pada ritel di Indonesia pada 2009.

Keluhan tentang kelesuan transaksi jual-beli pun disampaikan kalangan pengusaha ritel. Kebangkrutan bisnis ritel 7-Eleven adalah berita mengejutkan di tengah perayaan Hari Raya kemarin. Hasil penelusuran terhadap data-data lapangan dan media massa menunjukkan penjualan berbagai produk jauh menurun dibandingkan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya.

Dalam beberapa diskusi terbatas, fenomena melemahnya daya beli masyarakat dikaitkan dengan kinerja dan kebijakan Menteri Keuangan era Jokowi-JK yang baru setahun bertugas, Sri Mulyani Indrawati yang akrab disapa SMI. Terutama, kebijakan pengetatan anggaran dan pajaknya yang super-konservatif.

Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS), Edy Mulyadi mengatakan, kebijakan SMI memangkas anggaran adalah bukti nyata ia hanya ingin dicitrakan bagus di mata internasional atau World Bank, IMF, ADB, dan kawan kawan. Dengan memotong anggaran nilai aset di dalam negeri bakal stagnan, bahkan bisa turun. Saat itulah investor getol belanja aset di sini.

Pemotongan anggaran juga memberikan ruang fiskal lebih luas kepada APBN. Kelonggaran ini dimanfaatkan untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri. Soal pemotongan menyasar dana untuk pembangunan dan subsidi sosial, Edy mengingatkan bahwa di mata kaum neolib, subsidi adalah pendistorsi ekonomi.

Pertanyaan berikutnya, kenapa harus rakyat yang dijadikan korban? Mengapa yang dipangkas bukan anggaran untuk membayar bunga dan pokok utang? Sampai berapa lama APBN harus menggelontorkan duit sekitar Rp 60 triliun per tahun untuk membayar bunga obligasi Bantuan Likuidtas Bank Indonesia akibat bank-bank dirampok para pemiliknya sendiri?

Kebijakan pengetatan anggaran (austerity policy) yang SMI lakukan senafas dengan kebijakan Bank Dunia di negeri-negeri yang sedang krisis di Eropa Barat. Hasilnya justru memperburuk situasi ekonomi dalam negeri mereka

Dalam kaitan ini, Menko ekuin Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap gagal dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi. Apalagi kemudian, kedua menteri itu sendiri hanya mengandalkan kekuatan sumber daya alam sebagai penopang pertumbuhan.

Padahal negara-negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Korea Selatan yang diandalkan adalah sektor manufaktur. Tapi hal ini, justru ditinggalkan Darmin dan Sri Mulyani.

Untuk menggenjot pertumbuhan setinggi itu, pemerintah harus memfokuskan pertumbuhan manufacturing dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi dan mempunyai nilai tambah tinggi. Namun ternyata, target Darmin dan Sri Mulyani itu hanya mengandalkan ekspor bahan mentah seperti batu bara, crude palm oil (CPO), liquid natural gas (LNG) dan sumber daya alam lainnya yang justru saat ini bernilai tambah rendah.

Bagaimana hasilnya? Laju ekspor Indonesia di tahun lalu hanya mencapai sekitar US$144 miliar. Sementara laju ekspor Vietnam malah sudah melampaui US$169 miliar. Ekspor tekstil kita juga di 2016 hanya US$12 miliar separoh dari Vietnam yangg mencapai US$23 miliar. "Harusnya ini menjadi peringatan keras bagi tim ekuin di Kabinet untuk antisipasi terhadap perekonomian kita," tegas Abdulrachim, analis ekonomi-politik jebolan ITB

Akibatnya, perekonomian Indonesia kian hari makin tidak menentu, meski berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dibawah komando Sri Mulyani dan Darmin Nasution untuk mengkatrol ekonomi dalam negeri. Berbagai kebijakan Sri Mulyani semenjak diangkat oleh Jokowi sangatlah jauh dari cita-cita dan agenda besar Jokowi melalui Trisakti dan Nawacita.

Kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp 133,8 triliun termasuk pemangkasan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga(K/L) serta transfer ke daerah, sungguhlah sangat menikam dan mencederai Jokowi yang pada 12 mei 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 50,016 triliun.

Hal ini mengakibatkan ekonomi dalam negeri menjadi stagnan dan hanya tumbuh 5 persen, padahal seharusnya tumbuh 6%-7% dari yang diinginkan Jokowi. Adapun kebijakan lainnya adalah masalah Tax Amnesty yang menargetkan dana repatriasi sebesar Rp 1000 trilyun sampai 31 maret 2017, namun realisasinya baru sebesar Rp 144,71 triliun (data 2 maret 2017).

Sedangkan target tebusan Tax Amnesty sebesar Rp 165 triliun sampai 2 Maret 2017, baru menyentuh Rp 112 Trilyun. Indikasi ini menunjukan bahwa kebijakan program Tax Amnesty ini terancam gagal dan tidak memenuhi harapan yang selama ini dikumandangkan.

Padahal menurut mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, pada pertengahan Juni 2016, memproyeksikan bahwa pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga hingga kurang lebih Rp 250 Trilyun jika target kebijakan Tax Amnesty gagal tercapai.

Bukankah hal ini makin membuat perekonomian kita makin tidak jelas? Sejauh ini, faktanya kondisi pertumbuhan ekonomi makin jauh dari harapan dari yang dijanjikan oleh Darmin dan Sri Mulyani tersebut. Malah sesungguhnya Darmin dan Sri sudah gagal dalam menggenjot pertumbuhan.

Kondisi pertumbuhan yang seolah jalan ditempat bahkan cenderung turun dikarenakan ketidakmampuan Tim Ekonomi Jokowi, terutama Darmin dan Sri Mulyani sebagai yang selalu membuat kebijakan dan pernyataan blunder yang justru malah melemahkan kewibawaan pemerintahan Jokowi di mata rakyat.

Merosotnya daya beli masyarakat adalah refleksi dari kegagalan neolbieralisme Darmin-Sri Mulyani yang terus berdampak meluruhkan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Adakah hal ini disadari Presiden Jokowi? Barangkali reshuffle kabinet bisa menjawab pertanyaan ini. [ipe]


 
Embed Widget

x