Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 13:56 WIB

Bos Hubla Copot Pejabat Beri Izin Kapal Nakal

Oleh : - | Minggu, 9 Juli 2017 | 17:09 WIB
Bos Hubla Copot Pejabat Beri Izin Kapal Nakal
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Surabaya - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono mengevaluasi layanan angkutan laut saat mudik dan balik Lebaran 2017.

"Secara keseluruhan pelayanan angkutan laut selama arus mudik dan balik di seluruh pelabuhan hingga saat ini telah berjalan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi," kata Antonius kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (8/7/2017).

Dia menyebut masih terjadi penumpukan penumpang angkutan laut yang berlebih selama masa arus mudik dan balik musim liburan 2017 di sejumlah pelabuhan. "Di beberapa pelabuhan penumpukan penumpang ini bisa segera terselesaikan berkat koordinasi yang baik antarinstansi terkait," kata Antonius.

Antonius mencontohkan, penumpukan penumpang di Pelabuhan Pulau Masalembu, Jawa Timur, bisa cepat ditangani dengan baik karena ada koordinasi dengan Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, yang kemudian meminta bantuan PT Pelayaran Indonesia (Pelni) untuk segera mengirim kapal pendukung.

"Namun di beberapa pelabuhan lain solusi penumpukan penumpang justru dilakukan dengan mengambil tindakan yang melanggar aturan yang justru membahayakan keselamatan pelayaran, seperti di Pelabuhan Kalianget, Kumai, dan Kepulauan Seribu," ujarnya.

Dia memastikan telah mencopot sejumlah pejabat pelabuhan di Kumai, Kalimantan Tengah, Kalianget, Jawa Timur, dan Kepulauan Seribu, Jakarta, karena mengizinkan kapal dengan penumpang yang melebihi kapasitas untuk berlayar saat ramai-ramainya arus mudik lebaran 2017.

Karena, penumpukan penumpang pada beberapa pelabuhan tersebut, menurut Mantan Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya ini, masih bisa diatasi dengan cara berkoordinasi dengan operator pelayaran, melalui regulator di daerah setempat, untuk meminta bantuan tambahan armada.

"Karena lonjakan penumpang yang terjadi pada beberapa pelabuhan itu sifatnya hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti musim libur lebaran seperti yang baru saja berlalu kemarin," katanya.

Sanksi pencopotan pejabat di beberapa pelabuhan tersebut dinilai tepat sebagai efek jera agar tidak ditiru oleh pejabat di pelabuhan lainnya. "Mestinya penumpukan penumpang pada saat ramai seperti musim libur lebaran lalu bisa diatasi jika ada koordinasi antara stakeholder, regulator, dan operator pelayaran, selain juga TNI/ Polri," ucap Antonius. [tar]


 
x