Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 Juli 2017 | 23:40 WIB

Ikuti LSM, Pratikno Bikin RUU Sawit Terbengkalai

Oleh : - | Senin, 10 Juli 2017 | 04:29 WIB
Ikuti LSM, Pratikno Bikin RUU Sawit Terbengkalai
Ketua panja ruu kelapa sawit Firman Subagyo dan Mensesneg pratikno dan - (Foto: Riset)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Meski pemerintah menghentikan pembahasan RUU Kelapa Sawit, DPR ngotot untuk terus membahasnya. Ternyata ada peran LSM dibaliknya.

"Kami tetap akan jalan terus. Tak boleh pemerintah melakukan intervensi," ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perkelapasawitan DPR, Firman Soebagyo di Jakarta, Minggu (9/7/2017).

Melalui keterangan tertulis Firman bilang, Jumat (7/7/2017) telah menghubungi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) Muhammad Saptamurti guna membicarakan soal ini.

Dalam komunikasi tersebut, Saptamurti bilang, Kemensesneg tidak bermaksud untuk menghentikan tahapan penyusunan RUU Perkelapasawitan. Tapi hanya menyampaikan adanya pandangan dari LSM kepada Menteri Pertanian."Jadi itu klarifikasi pihak Kemsesneg kepada saya. Tapi ini juga tidak benar, karena dalam surat itu (pembahasan RUU) minta dihentikan. Di mana isi surat sama seperti yang disampaikan LSM. Apalagi surat tersebut surat resmi di atas kop Kementerian Sekretariat Negara RI," kata Firman.

Mengingatkan saja, Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah mengirim surat permintaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan.

Masih kata Firman, RUU ini sudah dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU Perkelapasawitan yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas ini telah disetujui oleh presiden atau pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Oleh karena itu, lanjut politisi Golkar ini, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi RUU Perkelapasawitan yang merupakan hak inisiatif dewan ini. "Karena itu mandat konstitusi. Apalagi yang menjadikan kami sedikit marah, RUU ini masih diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg), belum disyahkan sebagai RUU inisiatif, tapi Mensesneg itu meminta Mentan memberhentikan pembahasan," kata Firman.

Ironisnya, ujar politisi senior ini, argumentasi yang disampaikan Pratikno, ternyata menindaklanjuti permintaan dari LSM. Sementara, substansi yang disampaikan LSM tersebut, bisa jadi tidak benar. "Ini bahaya kalau ada pejabat negara bisa diintervensi LSM. Kalau nantinya pemerintah tidak sepakat, harusnya nanti di pembahasan tingkat satu. Di situ nanti DPR akan berdebat dengan pemerintah. Karena setiap UU itu harus ada naskah akademik dan draf RUU. Naskah dan draf RUU itu hasil kajian dan serapan aspirasi masyarakat," kata Firman.

Firman juga tidak setuju dengan tuduhan RUU ini overlaping dengan UU Perkebunan. Karena UU Perkebunan itu mengatur 127 komoditi, sementara itu, UU ini mengatur khusus tentang kelapa sawit.

"Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perkelapasawitan perlu sebuah UU yang sifatnya lex specialis. Karena sawit itu sudah memberikan kontribusi terhadap negara berupa devisa yang jumlahnya Rp300 triliun per tahun atau sudah di atas penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi," katanya.

Selain itu, sawit itu juga terbukti bisa mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan luar Jawa. Di sisi lain ada juga persoalan petani dan masyarakat adat yang perlu ditata ulang dan diatur karena banyaknya lahan milik masyarakat yang dihutankan kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Ada 1,7 juta hektare (ha) lahan milik petani di Riau statusnya belum jelas. Di sisi lain yang namanya sawit ini dihadapkan pada kompetitor Malaysia yang sudah punya UU yang lebih rigid, sedangkan pasar CPO dunia itu yang menguasai Indonesia," katanya.

Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR ini menegaskan, jika Indonesia tidak segera memiliki regulasi, maka tak menutup kemungkinan akan digeser Malaysia sehingga potensi penerimaan negara akan mengalami penurunan.

Di sisi lain, dengan UU ini akan mengatur hulu-hilir perkelapasawitan nasional. "Termasuk pemerintah itu harus punya grand startegy atau roadmap sawit nasional," katanya.

Untuk itu, Wakil Ketua Baleg DPR ini meminta Mentan Arman Sulaiman tidak perlu merespon dan menidaklanjuti surat instruksi Mensesneg tersebut.

Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman meminta LSM agar menghentikan kampanye hitam terhadap sawit, sebab keberadaan komoditas tersebut sangat menguntungkan Indonesia. Apalagi, tambahnya, ada komunitas di bawah sawit dan pekerja sawit jumlahnya sekitar 11 juta. "Kalau harga CPO jatuh, petani akan mencari penghasilan lain. Kalau cari penghasilan lain, biasanya membabat hutan. Tidak ada yang bisa mencegah hal itu," kata Firman. [tar]

 
x