Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 17:36 WIB

Negosiasi Masih Jalan, Pengamat Ini Bela Freeport

Oleh : - | Selasa, 11 Juli 2017 | 16:09 WIB
Negosiasi Masih Jalan, Pengamat Ini Bela Freeport
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Indonesian Mining Institute, Hendra Sinadia menilai, pemerintah belum bisa memberikan jaminan kestabilan investasi bagi pemilik modal sektor pertambangan. Ini berbahaya.

Kata Hendra, industri pertambangan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan industri lainnya. Di mana, industri pertambangan umumnya bersifat investasi jangka panjang dan padat modal, dengan deposit mineral umumnya berada di wilayah terpencil (remote area) dan minim infrastruktur.

Sehingga berisiko tinggi di berbagai aspek seperti teknis, geologi, pasar, fiskal, kebijakan (policy) dan lingkungan hidup. "Dengan karakteristik yang unik tersebut, lanjutnya, maka umumnya investor pertambangan menginginkan rezim aturan yang khusus agar investasi jangka panjangnya terjamin," papar Hendra di Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Isu kestabilan investasi itu mencuat di saat perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) yang masih berlangsung. Freeport bersedia mengurus perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan beberapa syarat. Antara lain adanya perjanjian stabilitas investasi (investment stability agreement/ISA).

"Jaminan tersebut diperlukan tidak saja bagi PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, tapi juga bagi produsen mineral lainnya dan bahkan perusahaan batubara para pemegang PKP2B. Dalam beberapa tahun ke depan, beberapa perusahaan PKP2B, kontraknya akan berakhir dan akan berubah menjadi IUPK," ujar Hendra.

Menurut Hendra, pelaku industri pertambangan mengkhawatirkan kepastian investasi jangka panjangnya jika berubah menjadi IUPK. Dalam UU No 4/2009 diatur pula pungutan tambahan 10 persen dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK.

Hendra menyetakan, sejatinya, investor lebih tertarik dengan skema KK, atau PKP2B. Alasannya, faktor stabilisasi perpajakannya, meskipun tarif PPh badan dalam KK/PKP2B jauh lebih tinggi dari tarif berlaku.

Dicontohkan, tarif PPh badan pemegang PKP2B generasi I mencapai 45%, dan KK generasi V dan VI sebesar 35%. Sementara PPh, saat ini hanya 25% dan 20% bagi perusahaan yang terdaftar di bursa.

"Dengan adanya ISA, maka paling tidak perusahaan dapat memproyeksikan investasi mereka untuk beberapa puluh tahun ke depan. Perusahaan membutuhkan ISA agar tarif PPh, tarif royalti dan pungutan lainnya tidak selalu berubah-ubah. Sektor pertambangan di Tanah Air sangat rentan dengan perubahan kebijakan fiskal, seperti tahun 2013 dan 2015, saat pemerintah mewacanakan kenaikan tarif royalti batubara bagi pemegang IUP meski di periode tersebut harga komoditas sedang dalam level rendah." kata Hendra.

ISA, lanjut Hendra, diyakini dapat memproteksi penambang dari berbagai risiko perubahan kebijakan baik dari aspek perpajakan, keuangan, teknis, nilai tambah, termasuk bea keluar.

Hendra menambahkan, lingkup pertambangan global, keberadaan ISA adalah hal yang lumrah dan diterapkan di banyak negara produsen mineral mengingat karakteristik sektor pertambangan. ISA menjadi salah satu daya tarik utama selain tentunya deposit mineralnya.

Dirinya mencontohkan Ghana dan Mongolia, deikenal sebagai produsen mineral yang menerapkan ISA. Di kedua negara tersebut, diatur secara spefisik dan berlaku pada skala investasi tertentu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai, faktor kepastian usaha pada industri pertambangan, yang membutuhkan biaya besar, menjadi pertimbangan investor. "Investor membutuhkan jaminan kestabilan dan kepastian hukum, apalagi di sektor tambang yang memang perlu investasi besar dan tinggi resiko," ujar Yustinus.

Yustinus menambahkan, selain kepastian hukum, aspek keekonomian menjadi hal yang mutlak dalam investasi sektor tambang. Salah satu yang dibutuhkan untuk mencapai skala keekonomian adalah insentif. [tar]

 
x