Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 Juli 2017 | 07:27 WIB

Tahun Ketiga Jokowi, Bisnis Ritel Makin Sengsara

Oleh : Herdi sahrassad | Rabu, 12 Juli 2017 | 04:00 WIB
Tahun Ketiga Jokowi, Bisnis Ritel Makin Sengsara
Presiden Joko Widodo - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Suka atau tidak, ekonomi saat ini memang sedang lesu. Yang sangat merasakan dampaknya adalah sektor ritel. Semuanya karena pelemahan daya beli masyarakat.

Celakanya, neoliberalisme yang dibawa Darmin Nasution-Sri Mulyani semakin menenggelamkan sektor ritel. Dari hari ke hari, omset bisnis ritel di tanah air, terjun bebas. Kalau sudah begini, satu per satu peritel bakal tutup

Para pelaku usaha ritel mengakui kondisi sulit yang kini tengah dialami industri ini, terlebih lantaran lemahnya daya beli masyarakat.

Bahkan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mencatat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja ritel sejak awal 2017
Roy Mandey menekankan adanya penurunan transaksi dalam bisnis ritel.

Aprindo mencatat, omzet bisnis ritel selama triwulan pertama 2017 turun 10-12 persen dibanding periode yang sama di tahun 2016. Gelombang PHK tahun ini akan terjadi di bisnis ritel, dan itu mengejutkan.

Rinciannya, sekitar 2.000 PHK terjadi saat pemberhentian operasi gerai 7-Eleven di Indonesia, dan seribu PHK lainnya menyebar di seluruh gerai hypermarket atau supermarket skala besar. PHK merupakan pilihan terakhir, namun tak terhindarkan.

Manajemen perusahaan sudah memilih menyeleksi kembali produk yang dijual dan memprioritaskan produk dengan permintaan tinggi dibanding melakukan pemutusan hubungan kerja. Efisiensi juga dilakukan dengan menghemat belanja bulanan atas kebutuhan listrik di setiap gerai.

Namun PHK tetap terjadi karena lesunya daya beli rakyat dan stagnasi ekonomi Neoliberalisme ala Darmin-Sri Mulyani. Mau apa coba? Aprindo menilai setidaknya ada tiga faktor yang menyumbang kelesuan di bisnis ritel.

Pertama, adanya sentimen negatif atas perpajakan yang digenjot pemerintah. Kedua, sentimen negatif atas Pilkada yang terjadi di sejumlah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Ketiga, adanya perubahan gaya hidup masyarakat.

Dengan ancaman PHK yang menghadang, kita tidak tahu bagaimana nasib ribuan karyawannya. PHK lebih banyak terjadi di hypermarket lantaran kapasitasnya yang raksasa.

Artinya, dengan kapasitas penjualan yang relatif besar, hypermarket akan sangat merasakan penurunan daya beli. PHk memang berkaitan langsung dengan menurunnya daya beli masyarakat yang berujung pada sepinya permintaan. Industri tekstil misalnya, dilaporkan mulai mengerem produksi lantaran permintaan yang meredup dibandingkan tahun lalu.

Tak hanya itu, industri ritel juga lebih dulu secara terang-terangan mengungkapkan minimnya permintaan sepanjang semester I 2017. Dan kalahnya pemain-pemain besar ritel di Indonesia merupakan gejala ekonomi keseluruhan yang bermula dari ketatnya kompetisi dengan pemain ritel lain, selain akibat lesunya ekonomi.

Dan kelesuan di bisnis ritel ini telah terjadi setahun terakhir. Di tahun 2016, pertumbuhan bisnis ritel hanya mencapai angka sembilan persen. Padahal, dalam kondisi normal pertumbuhan bisnis tersebut dapat mencapai 12-15 persen per tahun. Asal tahu saja pertumbuhan bisnis ritel di 2017, terus mengalami stagnasi.

Sulit berharap akan ada titik balik di tahun ini yang dapat memacu pertumbuhan hingga di atas dua digit. Dengan kata lain, bisnis ritel terus terancam kontraksi ekonomi selama pertumbuhan ekonomi alami stagnasi karena menganut Neoliberalisme yang mematikan ekonomi rakyat itu. Sungguh memprihatinkan. Bagaimana ini Pak Jokowi?[ipe]

 
x