Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 18:54 WIB

Inilah Cara Menkeu Jinakkan Importir Nakal

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 12 Juli 2017 | 13:18 WIB
Inilah Cara Menkeu Jinakkan Importir Nakal
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Gandeng Panglima Dan Kapolri dalam Penertiban Impor Berisiko Tinggi - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan melakukan penertiban impor berisiko tinggi dari kantor pusat Bea dan Cukai.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta dukungan dengan mengumpulkan sejumlah pejabat beberapa instansi, termasuk Kapolri dan Panglima TNI. Tujuannya untuk menggelar rapat koordinasi dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT).

Upaya pembentukan Satgas PIBT iniuntuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan terkait kegiatan impor yang lebih fair dan taat hukum. Program yang merupakan upaya perbaikan berkelanjutan ini, tidak hanya menyasar kinerja internal, namun juga para pengguna jasa Bea Cukai.

Hadir dalam rakor tersebut Menteri koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo, Jaksa Agung HM. Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Baddarudin, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

Sri Mulyani mengatakan tujuan dibentuknya Satgas PIBT adalah untuk meningkatkan praktik perdagangan yang baik sehingga terwujud persaingan usaha yang sehat, bersih dan adil.

"Agar tidak ada oknum-oknum yang datang dan mencari proyek-proyek yang memang bisa dilakukan negoisasi," ujar Sri Mulyani di Kantor Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Rabu (12/7/2017).

Maka dari itu Sri Mulyani menggandeng banyak pihak, terutama para penegak hukum, agar terus memantau kegiatan impor yang dinilai memiliki risiko tinggi.

"Kami sengaja mengajak kerja sama beberapa instansi pemerintah untuk turut mengawasi importir seperti ini. Kita harapkan dengan saling bersinergi seperti ini kita bisa optimal dalam menangani kasus importir tinggi yang selama ini merugikan negara kita," katanya.

"Ini sinyal anak buah kami tidak lagi cari alasan, selama ini bilangnya 'tidak bisa karena Polri backing, paling kalau ketangkep dilepas Jaksa', ini jadi alasan anak buah jadi excuse. Tidak ada lagi sekarang karena kami berkoordinasi," tambahnya. [hid]

 
Embed Widget

x