Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 17:37 WIB

DPR Baru Serap Masukan, Revisi UU Migas Makin Lama

Oleh : - | Rabu, 12 Juli 2017 | 19:08 WIB
DPR Baru Serap Masukan, Revisi UU Migas Makin Lama
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Atgas - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - RUU tentang Minyak dan Gas diharapkan segera rampung cepat, setelah DPR menerima masukan dari berbagai pihak.

"Saat ini, kami baru mau harmonisasi, tapi semoga bisa secepatnya diselesaikan," kata Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Atgas dalam rilis kepada media di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurut Supratman, harmonisasi yang dilakukan Baleg masih dalam tahap meminta pendapat sejumlah pihak. Salah satu hal yang banyak disorot antara lain terkait wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengemukakan, fungsi BUK Migas bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi kerja sama dari hulu hingga hilir sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan pengamat sektor energi Marwan Batubara menyatakan seharusnya tidak ada dualisme BUMN yang mengurus sektor migs baik dari hulu maupun hilir.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

"PP Nomor 27 Tahun 2017 sudah keluar, sudah ditandatangani Presiden, apa yang dikeluarkan, apa yang direvisi itu tidak 100 persen memang yang diharapkan oleh Indonesia Petroleum Association (IPA) namun sebagian besar sudah kita akomodir, Alhamdulillah," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Penerbitan PP ini diharapkan akan dapat meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional dan menggerakkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. Untuk melengkapi PP 27, Pemerintah berencana akan menerbitkan PP Perpajakan khusus Gross split yang akan comparable dengan PP 79 Tahun 2010 Nomor 27.

Dikeluarkannya PP Nomor 27 Tahun 2017, menurut Arcandra adalah sebuah lompatan besar dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. "Akhirnya PP 79 dapat kita keluarkan dengan harapan kedepannya apa yang diharapkan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) maupun IPA, pemerintah sekarang sangat mendengar apa kesulitan mereka untuk melakukan kegiatan baik itu eksplorasi maupun eksploitasi di Indonesia," ujar Arcandra.

Untuk memperjelas perpajakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berbasis gross split, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perpajakan khusus gross split karena aturan pajak umum tidak dapat diterapkan untuk kegiatan minyak dan gas bumi berbasis gross split.

Gross split merupakan skema bagi hasil antara pemerintah dan KKKS yang diperhitungkan di awal sebagai pengganti dari skema konvensional cost recovery, atau biaya produksi yang diganti oleh pemerintah setelah produksi. [tar]

 
x