Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 18:54 WIB

SMI Bikin Sempit Persembunyian Pengemplang Pajak

Oleh : M Fadil Djaelani | Kamis, 13 Juli 2017 | 15:15 WIB
SMI Bikin Sempit Persembunyian Pengemplang Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Dalam waktu dekat, Indonesia akan menandatangani kesepakatan tentang keterbukaan informasi pajak dengan Singapura. Jadi, ruang gerak para pengemplang pajak makin sempit.

"Artinya Indonesia secara otomatis akan memiliki efektif agreement seperti yang kita dapatkan dengan Hong Kong secara bilateral dan Switzerland secara bilateral, tapi dalam hal ini dilakukan Singapore simultan untuk semua negara termasuk Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Mengapa negeri berjuluk Singa itu mau? Bukankah justru merugikan mereka, mengingat banyakknya orang kaya asal Indonesia yang menyimpan hartanya di Singapura. Kalau data pajak mudah dibuka, kemungkinan besar para pemilik dana besar itu bakal lari dari Singapura. Tentu saja ini akan mengganggu perekonomian mereka.

"Karena Singapura telah menyampaikan bahwa Indonesia termasuk negara yang eligible atau included di dalam MCAA (Multilateral Competent Authority Agreements) mereka, artinya perjanjian Automatic Exchange of Informstion (AEoI) itu sudah otomatis bisa dijalankan sesuai timelinenya. Seperti diketahui AEOI Indonesia adalah untuk 2018," kata Sri Mulyani.

Meski demikian, lanjut Sri Mulyani, baik Indonesia maupun Singapura telah sepakat dengan kerja sama AEoI. Indonesia masih perlu memenuhi sejumlah syarat yang diberikan oleh Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) untuk dapat menerapkan AEoI dengan negara-negara lain. Saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan.

"Untuk semua itu bisa tercapai, sama seperti yangg kita tandatangani dengan Swiss, dan Hong Kong, maka kita harus memenuhi kriteria untuk bisa ikut AEoI yaitu legislasi primer dipenuhi, IT system harus dibenahi, kemudian prosesnya termasuk confidentiality sama security dan safeguard dari data yang di-exchange dari CRS harus dipenuhi," kata Sri Mulyani.

Asal tahu saja, berdasarkan catatan dari program tax amnesty yang dijalankan pemerintah beberapa waktu lalu, negeri Singa berada urutan nomer wahid yang paling banyak melakukan deklarasi harta luar negeri dan juga repatriasi. Kontribusinya mencapai 80%.

Dari total deklarasi harta WNI di luar negeri dalam program tax amnesty sebesar Rp 1.036 triliun. Sebagian besar aset tersebut di parkir di 5 negara, yakni Singapura Rp 766,05 triliun, British Virgin Island (BVI) senilai Rp 77,5 triliun, Hong Kong Rp 58,17 triliun, Cayman Island Rp 53,14 triliun, dan Australia Rp 42,04 trilin.

Sedangkan hasil repatriasi atau aset yang dibawa pulang ke Indonesia senilai Rp 147 triliun. Paling banyak berasal dari 5 negara atau yurisdiksi, yakni Singapura Rp 85,35 triliun, BVI Rp 6,57 triliun, Cayman Island Rp 16,51 triliun, Hong Kong Rp 16,31 triliun, dan China Rp 3,65 triliun. [ipe]

 
x